DARI PSAK 109 KE PSAK 409: PENGUATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
20/11/2026 | Penulis: Humas BAZNAS NTB
H. Zulkipli, SE., MM. (Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi NTB)
Pendahuluan
Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan amanah besar yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Dalam pengelolaannya, kepercayaan masyarakat menjadi modal utama bagi lembaga amil zakat. Oleh karena itu, pengelolaan dana ZIS harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Salah satu instrumen penting untuk menjamin profesionalitas pengelolaan dana ZIS adalah penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah. Standar akuntansi menjadi pedoman bagi lembaga pengelola zakat dalam melakukan pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan.
Dalam perkembangan standar akuntansi di Indonesia, kita mengenal PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Namun, mulai 1 Januari 2024, standar tersebut menggunakan penomoran baru, yaitu PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.
Perubahan ini menarik untuk dicermati karena bukan hanya berkaitan dengan penyesuaian penomoran, tetapi juga bersamaan dengan revisi substansi pengaturan akuntansi yang membawa sejumlah pembaruan penting bagi lembaga amil zakat, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
1. Mengapa PSAK 109 Berubah Menjadi PSAK 409?
Perubahan penomoran PSAK merupakan kebijakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengelompokkan standar akuntansi berdasarkan karakteristik dan rujukannya.
Mulai 1 Januari 2024, IAI memberlakukan sistem penomoran baru dengan ketentuan antara lain:
• PSAK 1xx untuk standar yang merujuk pada IFRS Standards.
• PSAK 2xx untuk standar yang merujuk pada IAS Standards.
• PSAK 3xx untuk standar akuntansi lokal.
• PSAK 4xx untuk standar akuntansi syariah.
Dengan demikian, PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah berubah menjadi PSAK 409 karena termasuk dalam kelompok standar akuntansi syariah.
Perlu dipahami bahwa perubahan nomor tersebut pada dasarnya tidak mengubah substansi standar. Akan tetapi, PSAK 109 sendiri telah mengalami revisi yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI pada 31 Mei 2022. Revisi inilah yang membawa perubahan substansi dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024.
Artinya, terdapat dua proses yang berjalan beriringan, yaitu perubahan penomoran dan pembaruan substansi standar akuntansi.
2. Perbedaan Utama PSAK 109 dan PSAK 409
Jika dibandingkan dengan PSAK 109 tahun 2010, terdapat beberapa perubahan penting dalam PSAK 409 yang perlu dipahami oleh seluruh pengelola zakat.
A. Pengukuran Selanjutnya atas Aset Zakat, Infak, dan Sedekah
Dalam ketentuan sebelumnya, pengukuran aset zakat, infak, dan sedekah telah mengenal nilai wajar serta pengaturan penurunan nilai. Namun, revisi terbaru memberikan pengaturan yang lebih spesifik terhadap aset yang mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan.
PSAK 409 mengatur bahwa aset zakat yang dapat mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan diukur kembali pada nilai wajar. Perubahan nilai tersebut diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana zakat.
Ketentuan serupa juga berlaku untuk aset infak dan sedekah. Perubahan nilai wajar diakui dalam dana infak dan sedekah.
Hal yang menonjol: Pengelola zakat dituntut lebih cermat dalam melakukan penilaian aset. Dengan demikian, nilai aset yang dilaporkan dapat mencerminkan kondisi ekonomis yang lebih relevan.
B. Pengaturan Penjualan Aset Nonkas
Dalam praktik pengelolaan ZIS, lembaga amil tidak selalu menerima dana dalam bentuk uang tunai. Ada pula penerimaan berupa aset nonkas, seperti emas, kendaraan, barang kebutuhan pokok, tanah, dan aset lainnya.
PSAK 409 memberikan penegasan mengenai perlakuan akuntansi ketika aset nonkas dijual untuk kemudian disalurkan kepada penerima manfaat.
Apabila terdapat perbedaan antara jumlah kas neto yang diterima dari penjualan dengan nilai tercatat aset, selisih tersebut diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana zakat, atau dana infak dan sedekah sesuai asal asetnya.
Hal yang menonjol: Transaksi penjualan aset nonkas menjadi lebih jelas perlakuan akuntansinya sehingga perubahan nilai aset dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
C. Pengaturan Diskon atau Potongan Harga sebagai Sedekah
Salah satu hal baru yang cukup menarik dalam PSAK 409 adalah pengaturan mengenai diskon atau potongan harga atas pembelian aset atau jasa oleh amil.
Dalam praktiknya, lembaga zakat sering melakukan pembelian barang atau jasa untuk kebutuhan operasional maupun program penyaluran. Tidak jarang lembaga memperoleh potongan harga dari penjual atau penyedia jasa.
PSAK 409 mengatur bahwa diskon atau potongan tersebut dapat dikategorikan sebagai penerimaan sedekah apabila terdapat pernyataan tertulis dari penjual aset atau penyedia jasa.
Pengakuannya dibedakan berdasarkan pihak yang memperoleh manfaat:
- Apabila amil menjadi penerima manfaat, maka diakui sebagai penghasilan dana amil.
- Apabila pihak selain amil menjadi penerima manfaat, maka diakui sebagai penghasilan dana infak dan sedekah.
Hal yang menonjol: Potongan harga tidak semata-mata dipandang sebagai pengurangan biaya, tetapi dapat memiliki karakter sebagai sedekah apabila memenuhi persyaratan standar.
D. Pengaturan Sedekah Jasa
PSAK 409 juga memberikan perhatian terhadap sedekah yang diterima dalam bentuk jasa.
Selama ini, masyarakat sering memberikan bantuan kepada lembaga zakat bukan hanya berupa uang dan barang, tetapi juga jasa keahlian, tenaga profesional, jasa transportasi, konsultasi, pembangunan sistem informasi, dan bentuk pelayanan lainnya.
Dalam ketentuan revisi, penerimaan sedekah jasa mendapatkan pengaturan akuntansi tersendiri. Salah satu hal penting adalah persyaratan bukti berupa pernyataan tertulis dari pemberi jasa.
Hal ini menjadi penyempurnaan dari rancangan revisi sebelumnya yang menggunakan tagihan dari pemberi jasa sebagai dasar pengakuan.
Pengakuan sedekah jasa juga perlu memperhatikan keandalan pengukuran nilai wajarnya. Apabila persyaratan pengakuannya tidak terpenuhi, informasi tersebut dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
Hal yang menonjol: PSAK 409 semakin mengakomodasi perkembangan praktik filantropi modern, yaitu bahwa kontribusi sosial tidak selalu berbentuk uang atau barang, tetapi juga dapat berupa jasa dan keahlian.
E. Perubahan Pengaturan Penyaluran Melalui Al-Qardh Al-Hasan
Dalam PSAK 109 tahun 2010, terdapat pengaturan mengenai penyaluran zakat melalui skema al-qardh al-hasan atau pinjaman kebajikan.
Dalam rancangan revisi PSAK 109 tahun 2021, pengaturan tersebut kembali dibahas. Namun, dalam PSAK 109 revisi 2022 yang disahkan, pengaturan khusus mengenai penyaluran zakat melalui al-qardh al-hasan tidak dipertahankan.
Hal ini penting diketahui oleh lembaga amil agar tidak menggunakan ketentuan rancangan standar sebagai dasar pencatatan yang dianggap telah berlaku.
Perlu ditegaskan bahwa tidak dicantumkannya pengaturan khusus tersebut bukan berarti setiap bentuk program pembiayaan kebajikan otomatis dilarang. Lembaga tetap harus memperhatikan ketentuan syariah, fatwa yang relevan, serta kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
F. Perubahan Penyajian Laporan Keuangan Amil
Selain perubahan pada pengakuan dan pengukuran transaksi, terdapat perubahan penting dalam penyajian laporan keuangan entitas amil.
Perubahan ini berkaitan dengan revisi PSAK 101 tahun 2022 yang kemudian menjadi bagian dari PSAK 401 dalam sistem penomoran baru.
Sebelumnya, komponen laporan keuangan amil terdiri atas lima laporan, yaitu:
- Laporan posisi keuangan.
- Laporan perubahan dana.
- Laporan perubahan aset kelolaan.
- Laporan arus kas.
- Catatan atas laporan keuangan.
Dalam pengaturan revisi yang berlaku sejak 1 Januari 2024, komponen laporan keuangan amil menjadi empat, yaitu:
- Laporan posisi keuangan.
- Laporan aktivitas.
- Laporan arus kas.
- Catatan atas laporan keuangan.
Perubahan yang cukup menonjol adalah laporan perubahan dana digantikan dengan laporan aktivitas. Sementara itu, laporan perubahan aset kelolaan tidak lagi disajikan sebagai komponen laporan keuangan tersendiri. Informasi mengenai aset kelolaan tetap perlu disampaikan melalui catatan atas laporan keuangan.
Penting dicatat bahwa perubahan penyajian tersebut berasal dari revisi standar penyajian laporan keuangan amil, bukan semata-mata dari pergantian nomor PSAK 109 menjadi PSAK 409.
3. Ringkasan Perbedaan PSAK 109 dan PSAK 409
Berikut ringkasan sejumlah perubahan penting yang perlu menjadi perhatian lembaga pengelola zakat.
- Penomoran PSAK 109 (2010): PSAK 109 PSAK 409 / Revisi 2022: PSAK 409
- Pengukuran aset PSAK 109 (2010): Mengatur nilai wajar dan penurunan nilai PSAK 409 / Revisi 2022: Memperjelas pengukuran selanjutnya atas aset yang mengalami fluktuasi nilai wajar signifikan
- Penjualan aset nonkas PSAK 109 (2010): Pengaturan belum diperinci seperti revisi PSAK 409 / Revisi 2022: Selisih hasil penjualan neto dan nilai tercatat diakui dalam dana terkait
- Diskon pembelian PSAK 109 (2010): Belum diatur secara khusus PSAK 409 / Revisi 2022: Dapat diakui sebagai penerimaan sedekah dengan pernyataan tertulis
- Sedekah jasa PSAK 109 (2010): Belum diatur secara khusus PSAK 409 / Revisi 2022: Mendapat pengaturan pengakuan dan bukti tertulis
- Al-qardh al-hasan PSAK 109 (2010): Memiliki pengaturan khusus PSAK 409 / Revisi 2022: Tidak dipertahankan sebagai pengaturan khusus dalam revisi final 2022
- Laporan kinerja amil PSAK 109 (2010): Laporan perubahan dana PSAK 409 / Revisi 2022: Laporan aktivitas
- Laporan perubahan aset kelolaan PSAK 109 (2010): Disajikan sebagai komponen tersendiri PSAK 409 / Revisi 2022: Informasinya diungkapkan melalui catatan atas laporan keuangan
Catatan: Perubahan komponen laporan keuangan merupakan bagian dari revisi PSAK 101 tahun 2022, sedangkan perubahan pengakuan dan pengukuran transaksi ZIS merupakan bagian dari revisi PSAK 109 tahun 2022.
4. Apa yang Paling Menonjol dari PSAK 409?
Menurut hemat penulis, terdapat beberapa hal yang paling menonjol dari penerapan PSAK 409.
Pertama, peningkatan kualitas pengukuran aset.
PSAK 409 memberikan perhatian lebih besar pada perubahan nilai aset yang memiliki fluktuasi nilai wajar signifikan. Hal ini penting karena pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan penyaluran uang, tetapi juga mencakup pengelolaan berbagai jenis aset.
Kedua, pengakuan terhadap perkembangan filantropi.
Pengaturan sedekah jasa dan diskon pembelian menunjukkan bahwa standar akuntansi mulai mengakomodasi perkembangan pola kontribusi sosial masyarakat. Kebaikan seseorang tidak selalu berbentuk uang, tetapi dapat berupa kemampuan, keahlian, fasilitas, dan berbagai bentuk dukungan lainnya.
Ketiga, peningkatan transparansi dalam pelaporan.
Pemisahan dana zakat, infak dan sedekah, serta dana amil harus tetap diperhatikan. Pengungkapan informasi menjadi semakin penting agar masyarakat, pemerintah, muzaki, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memahami bagaimana dana dikelola.
Keempat, penguatan profesionalitas lembaga amil.
Penerapan PSAK 409 menuntut lembaga amil memiliki sumber daya manusia yang memahami akuntansi, administrasi keuangan, pengendalian internal, dan tata kelola organisasi.
Kelima, peningkatan kepercayaan publik.
Pada akhirnya, standar akuntansi yang baik akan memberikan fondasi bagi peningkatan kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan semakin yakin bahwa dana yang dititipkan kepada BAZNAS dikelola dengan prinsip amanah, transparan, profesional, dan bertanggung jawab.
5. Implikasi Penerapan PSAK 409 bagi BAZNAS
Bagi BAZNAS di seluruh tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, penerapan PSAK 409 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola zakat nasional.
Terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan.
Pertama, melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi dan sistem pencatatan keuangan agar selaras dengan ketentuan PSAK 409.
Kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagian keuangan, akuntansi, pelaporan, dan audit internal, melalui pelatihan serta sosialisasi standar terbaru.
Ketiga, memperkuat dokumentasi transaksi, termasuk bukti penerimaan aset nonkas, penilaian nilai wajar, pernyataan tertulis atas diskon, serta bukti penerimaan sedekah jasa.
Keempat, meningkatkan sistem pengendalian internal untuk memastikan setiap penerimaan dan penyaluran dana tercatat sesuai dengan klasifikasi dana dan peruntukannya.
Kelima, memperkuat kualitas laporan keuangan agar mudah dipahami, dapat dibandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun lembaga pemeriksa.
Khusus bagi BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat, penerapan PSAK 409 juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi pelaporan, pendampingan BAZNAS kabupaten/kota, serta peningkatan standar tata kelola pengelolaan zakat di seluruh wilayah NTB.
Dengan demikian, penerapan PSAK 409 diharapkan bukan hanya menghasilkan laporan keuangan yang sesuai standar, tetapi juga mampu mendorong efektivitas pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penutup
Perubahan PSAK 109 menjadi PSAK 409 merupakan bagian dari perkembangan standar akuntansi syariah di Indonesia. Perubahan penomoran memang tidak mengubah substansi dengan sendirinya, tetapi revisi standar yang berlaku bersamaan telah membawa sejumlah pembaruan penting dalam pengelolaan akuntansi zakat, infak, dan sedekah.
Pengaturan mengenai pengukuran nilai wajar aset, penjualan aset nonkas, diskon pembelian, sedekah jasa, serta penyajian laporan keuangan menjadi beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh lembaga amil.
Bagi BAZNAS, penerapan PSAK 409 harus dipandang sebagai peluang untuk memperkuat integritas kelembagaan, meningkatkan profesionalitas pengelolaan dana umat, dan membangun kepercayaan masyarakat.
Kita harus menyadari bahwa kepercayaan muzaki tidak hanya dibangun melalui keberhasilan program penyaluran zakat, tetapi juga melalui keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan kesungguhan mempertanggungjawabkan setiap amanah yang diberikan.
Pada akhirnya, zakat bukan sekadar persoalan menghimpun dan menyalurkan dana. Zakat merupakan instrumen pembangunan kesejahteraan umat. Karena itu, pengelolaannya harus didukung oleh sistem akuntansi yang kuat, tata kelola yang baik, dan komitmen terhadap prinsip amanah.
PSAK 409 bukan hanya pedoman pencatatan keuangan, melainkan bagian dari ikhtiar membangun tata kelola zakat Indonesia yang semakin profesional, transparan, dan terpercaya.
Artikel Lainnya
Fungsi Satuan Audit Internal dalam Menjaga Prinsip 3A dan Marwah BAZNAS Provinsi NTB
Mengubah Mustahiq Menjadi Mutashaddiq: Menakar Urgensi dan Manfaat Program ZKUP BAZNAS NTB
Dari ZKUP Menuju Z-Daya: Ikhtiar BAZNAS NTB Mentransformasikan Mustahik Menjadi Berdaya
Mengubah Tangan di Bawah Menjadi Tangan di Atas: Ikhtiar BAZNAS NTB Mentransformasi Mustahiq Menjadi Mutashaddiq
Mengapa Ahli Kubur Ingin Kembali ke Dunia Hanya untuk Bersedekah?
Catatan Rakornas BAZNAS 2026 : KONSOLIDASI ZAKAT INDONESIA YANG PRODUKTIF DAN BERDAMPAK: SINERGI BAZNAS NTB DAN DESA BERDAYA MENUJU NTB BEBAS KEMISKINAN EKSTREM
Khatib di Masjid Baiturrahman Gegutu, Ketua BAZNAS NTB Ajak Jemaah Perkuat Solidaritas Sosial Lewat Zakat
Program Vokasi BAZNAS Provinsi NTB sebagai Upaya Nyata Zakat Memberdayakan Ummat
Mahyani: Menenun Martabat di Atas Fondasi Desa Berdaya
Ketika Tidak Mampu Berpuasa karena Kesehatan dan Kafarat karena Jimak
BAZNAS NTB dan Desa Berdaya: Menyentuh Jantung Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Program MAHYANI BAZNAS NTB Mengentaskan Kemiskinan melalui Rumah Layak Huni dan Sanitasi
10 Amalan memasuki bulan Ramadhan
Mengapa Perintah Salat Beriringan dengan Perintah Zakat
Dari Receh Menjadi Gelombang ZIS Mengubah Mustahiq Menjadi Pemberi

Info Rekening Zakat
Tunaikan zakat Anda melalui rekening resmi BAZNAS Prov. Nusa Tenggara Barat.
Lihat Daftar Rekening →