WhatsApp Icon
Ketika Tidak Mampu Berpuasa karena Kesehatan dan Kafarat karena Jimak

Islam Memberi Kemudahan, Bukan Mengabaikan Kewajiban

Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat. Namun, syariat juga memberi rukhsah atau keringanan ketika seseorang menghadapi sakit, perjalanan, usia lanjut, atau keadaan lain yang diakui. Keringanan itu bukan berarti seluruh orang yang tidak berpuasa memiliki kewajiban pengganti yang sama. Ada yang wajib mengqadha, ada yang membayar fidyah, dan ada pula yang terkena kafarat berat karena pelanggaran tertentu.

Karena itu, istilah perlu ditempatkan secara tepat. Orang yang tidak mampu berpuasa karena penyakit menahun pada dasarnya membayar fidyah, bukan kafarat. Adapun kafarat yang dibahas dalam artikel ini adalah kafarat akibat melakukan hubungan suami istri (jimak) dengan sengaja pada siang hari Ramadan ketika sedang menjalankan puasa wajib.

Sakit Sementara: Wajib Qadha

Apabila sakit masih mungkin sembuh dan puasa dikhawatirkan memperparah penyakit, memperlambat kesembuhan, atau menimbulkan bahaya berdasarkan tanda yang kuat maupun keterangan tenaga medis tepercaya, seseorang boleh tidak berpuasa. Setelah sehat, ia wajib mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan.

 

Ayat ini menegaskan bahwa uzur yang bersifat sementara tidak menghapus kewajiban puasa, tetapi memindahkan pelaksanaannya ke hari lain melalui qadha. Dalam keadaan seperti ini, fidyah tidak menggantikan qadha selama seseorang masih memiliki harapan sembuh dan kelak mampu berpuasa.

Sakit Menahun Tanpa Harapan Sembuh: Membayar Fidyah

Berbeda halnya dengan penyakit kronis atau kondisi kesehatan permanen yang menurut pertimbangan wajar dan keterangan medis tidak memungkinkan seseorang berpuasa. Ia tidak diwajibkan memaksakan diri dan tidak dibebani qadha; sebagai gantinya, ia memberi makan orang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan.

Sahabat Abdullah bin Abbas r.a. menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tetap berlaku bagi laki-laki dan perempuan lanjut usia yang tidak sanggup berpuasa; keduanya memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Para fuqaha kemudian menyamakan keadaan itu dengan orang yang menderita sakit menahun tanpa harapan sembuh.

Pendapat Para Ulama tentang Fidyah

Imam an-Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i, menerangkan dalam Al-Majmu' bahwa orang sangat tua dan orang sakit yang tidak memiliki harapan sembuh tidak wajib berpuasa. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, keduanya wajib membayar fidyah satu mud makanan untuk setiap hari. Keterangan ini sejalan dengan konsensus mengenai gugurnya tuntutan puasa bagi orang yang benar-benar tidak mampu secara permanen.

Dalam ukuran penunaian terdapat perbedaan pendapat. Mazhab Syafi'i menetapkan satu mud makanan pokok untuk tiap hari. Mazhab Hanafi menggunakan ukuran setara fidyah dalam bab ini dan membolehkan nilai makanan menurut ketentuannya. Karena ukuran konversi makanan dan nilai rupiah dapat berubah serta praktik kelembagaan memerlukan ketertiban, masyarakat sebaiknya berkonsultasi dengan amil atau ulama setempat sebelum menunaikannya.

Kesimpulannya sederhana: sakit sementara yang masih diharapkan sembuh mewajibkan qadha; sakit menahun yang tidak diharapkan sembuh mewajibkan fidyah. Penentuan kondisi kesehatan hendaknya tidak hanya berdasarkan perkiraan ringan, melainkan mempertimbangkan diagnosis dan saran dokter yang tepercaya.

Jimak pada Siang Ramadan: Taubat, Qadha, dan Kafarat

Jimak suami istri pada malam Ramadan adalah halal. Yang dilarang ialah melakukannya dengan sengaja pada siang hari Ramadan ketika keduanya sedang wajib dan sah berpuasa. Perbuatan tersebut membatalkan puasa, mewajibkan taubat sungguh-sungguh, dan—menurut jumhur ulama—mewajibkan qadha serta kafarat. 

Seorang laki-laki datang kepada Nabi ? dan berkata, “Aku binasa, wahai Rasulullah.” Beliau bertanya, “Apa yang membinasakanmu?” Ia menjawab, “Aku menggauli istriku pada bulan Ramadan.” Nabi lalu menanyakan secara berurutan apakah ia mampu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin. (HR. al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah r.a.)

Seorang laki-laki datang kepada Nabi ? dan berkata, “Aku binasa, wahai Rasulullah.” Beliau bertanya, “Apa yang membinasakanmu?” Ia menjawab, “Aku menggauli istriku pada bulan Ramadan.” Nabi lalu menanyakan secara berurutan apakah ia mampu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin. (HR. al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah r.a.)

Urutan Kafarat

Berdasarkan hadis tersebut, mayoritas ulama—Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali—memahami kafarat secara berurutan, bukan bebas memilih:

1.      Memerdekakan seorang budak. Dalam konteks sekarang, pilihan ini pada umumnya tidak tersedia.

2.      Jika tidak mampu, berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Rangkaian puasa tidak boleh diputus tanpa uzur syar'i.

3.      Jika benar-benar tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut, memberi makan enam puluh orang miskin.

Mazhab Maliki memandang tiga bentuk kafarat itu pada dasarnya dapat dipilih, meskipun memberi makan enam puluh orang miskin dinilai lebih utama dalam mazhab tersebut. Adapun praktik yang banyak diikuti di Indonesia melalui mazhab Syafi'i menetapkan urutannya: hanya berpindah ke pilihan berikutnya ketika benar-benar tidak mampu menjalankan pilihan sebelumnya.

Kafarat jimak bukan sekadar pembayaran pengganti yang dipilih karena lebih mudah. Orang yang masih mampu berpuasa dua bulan berturut-turut tidak boleh langsung beralih kepada pemberian makanan. Karena rincian kasus dapat berbeda—termasuk keadaan lupa, paksaan, perjalanan, sakit, atau status puasa masing-masing pasangan—konsultasi kepada ulama atau petugas layanan syariah sangat dianjurkan.

Ringkasan Praktis

  • Sakit sementara Kewajiban utama: Qadha setelah sembuh. Catatan: Tidak diganti fidyah selama masih diharapkan mampu berpuasa.
  • Sakit menahun tanpa harapan sembuh Kewajiban utama: Fidyah untuk setiap hari. Catatan: Diberikan kepada fakir/miskin sesuai ketentuan syariah.
  • Jimak sengaja pada siang Ramadan Kewajiban utama: Taubat, qadha, dan kafarat. Catatan: Kafarat berurutan menurut jumhur: memerdekakan budak; jika tidak mampu, puasa dua bulan berturut-turut; jika tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin

Tunaikan dengan Amanah melalui BAZNAS Provinsi NTB

Fidyah dan kafarat memiliki dimensi ibadah sekaligus kepedulian sosial. Melalui makanan yang diberikan kepada fakir dan miskin, kewajiban seorang Muslim menghadirkan manfaat nyata bagi saudara yang membutuhkan. Karena itu, penunaian harus dilakukan dengan niat yang benar, perhitungan yang tepat, dan penyaluran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang memiliki kewajiban fidyah atau telah sampai pada bentuk kafarat memberi makan enam puluh orang miskin dipersilakan berkonsultasi dan menyalurkannya melalui BAZNAS Provinsi NTB. Petugas akan membantu memastikan jenis kewajiban, perhitungan, serta penyalurannya kepada penerima yang berhak sesuai prinsip syariah dan tata kelola yang amanah.

20/11/2026 | Kontributor: Humas BAZNAS NTB
Dari ZKUP Menuju Z-Daya: Ikhtiar BAZNAS NTB Mentransformasikan Mustahik Menjadi Berdaya

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berkomitmen untuk memastikan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah yang dititipkan oleh para muzaki tidak sekadar menjadi bantuan karitatif yang habis dalam sekali pakai. Lebih dari itu, zakat harus menjadi instrumen perubahan sosial dan ekonomi yang kuat. Atas dasar semangat itulah, BAZNAS Provinsi NTB melakukan langkah strategis dengan mengubah nama program ZKUP (Zakat untuk Kelompok Usaha Produktif) menjadi program Z-Daya (Zakat untuk Pemberdayaan).

Perubahan nama ini bukan sekadar pergantian label atau urusan administrasi belaka. Di balik nama Z-Daya, ada filosofi mendalam dan tead yang kuat untuk menunjukkan bahwa zakat harus betul-betul mampu mentransformasikan mustahik. Kami ingin program ini menjadi jembatan nyata yang mengubah kondisi masyarakat, dari yang awalnya tidak berdaya, rentan secara ekonomi, dan ketergantungan, menjadi pribadi atau kelompok yang mandiri, berdaya, dan pada akhirnya mampu mandiri secara finansial.

Jika kita menengok ke belakang, program ZKUP sebelumnya sangat melekat dan direpresentasikan secara visual dalam bentuk fisik berupa Gerobak atau Lapak ZKUP. Meski program tersebut telah berhasil membantu banyak pelaku usaha kecil, BAZNAS NTB melihat perlunya sebuah reorientasi program yang memiliki daya jangkau dan dampak yang jauh lebih besar.

Melalui Z-Daya, cakupan program kini diperluas secara signifikan. Z-Daya tidak lagi membatasi diri pada satu atau dua bentuk bantuan fisik saja. Nama baru ini menjadi payung besar bagi berbagai program turunan pemberdayaan ekonomi yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi NTB. Di bawah bendera Z-Daya, bantuan yang disalurkan kini mencakup berbagai fasilitas penunjang usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan, mulai dari gerobak dagang, lapak dagang, rombong dagang, hingga bentuk-bentuk fasilitas sejenisnya yang kini semuanya diseragamkan dengan identitas baru: Z-Daya.

Perluasan cakupan ini sangat penting untuk memastikan fleksibilitas dan ketepatan sasaran bantuan. Setiap mustahik memiliki karakteristik usaha dan tantangan yang berbeda-beda. Ada yang lebih membutuhkan rombong portabel untuk berjualan keliling, ada yang membutuhkan lapak permanen, dan ada pula yang membutuhkan penguatan modal serta pendampingan usaha yang intensif. Z-Daya hadir untuk menjawab keragaman kebutuhan tersebut dengan satu tujuan akhir yang sama, yaitu pemberdayaan yang berkelanjutan.

Melalui Z-Daya, BAZNAS Provinsi NTB ingin menegaskan kembali khittah zakat sebagai pengentas kemiskinan. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana zakat yang mengalir ke program ini menjadi stimulus yang menghidupkan ekonomi keluarga, membuka lapangan kerja skala mikro, dan menumbuhkan martabat serta rasa percaya diri para penerima manfaat.

Perubahan dari ZKUP menuju Z-Daya adalah wujud dari transformasi semangat kami. Sebuah ikhtiar kolektif untuk mengantarkan saudara-saudara kita para mustahik di Nusa Tenggara Barat melintasi jembatan pemberdayaan, menuju kehidupan yang lebih sejahtera, berkah, dan mandiri. Semoga langkah ini senantiasa diridai oleh Allah SWT dan mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat serta muzaki di Bumi Gora.

20/11/2026 | Kontributor: Humas BAZNAS NTB
DARI PSAK 109 KE PSAK 409: PENGUATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

Pendahuluan

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan amanah besar yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Dalam pengelolaannya, kepercayaan masyarakat menjadi modal utama bagi lembaga amil zakat. Oleh karena itu, pengelolaan dana ZIS harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu instrumen penting untuk menjamin profesionalitas pengelolaan dana ZIS adalah penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah. Standar akuntansi menjadi pedoman bagi lembaga pengelola zakat dalam melakukan pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan.

Dalam perkembangan standar akuntansi di Indonesia, kita mengenal PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Namun, mulai 1 Januari 2024, standar tersebut menggunakan penomoran baru, yaitu PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

Perubahan ini menarik untuk dicermati karena bukan hanya berkaitan dengan penyesuaian penomoran, tetapi juga bersamaan dengan revisi substansi pengaturan akuntansi yang membawa sejumlah pembaruan penting bagi lembaga amil zakat, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

1. Mengapa PSAK 109 Berubah Menjadi PSAK 409?

Perubahan penomoran PSAK merupakan kebijakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengelompokkan standar akuntansi berdasarkan karakteristik dan rujukannya.

Mulai 1 Januari 2024, IAI memberlakukan sistem penomoran baru dengan ketentuan antara lain:

• PSAK 1xx untuk standar yang merujuk pada IFRS Standards.

• PSAK 2xx untuk standar yang merujuk pada IAS Standards.

• PSAK 3xx untuk standar akuntansi lokal.

• PSAK 4xx untuk standar akuntansi syariah.

Dengan demikian, PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah berubah menjadi PSAK 409 karena termasuk dalam kelompok standar akuntansi syariah.

Perlu dipahami bahwa perubahan nomor tersebut pada dasarnya tidak mengubah substansi standar. Akan tetapi, PSAK 109 sendiri telah mengalami revisi yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI pada 31 Mei 2022. Revisi inilah yang membawa perubahan substansi dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024.

Artinya, terdapat dua proses yang berjalan beriringan, yaitu perubahan penomoran dan pembaruan substansi standar akuntansi.

2. Perbedaan Utama PSAK 109 dan PSAK 409

Jika dibandingkan dengan PSAK 109 tahun 2010, terdapat beberapa perubahan penting dalam PSAK 409 yang perlu dipahami oleh seluruh pengelola zakat.

A. Pengukuran Selanjutnya atas Aset Zakat, Infak, dan Sedekah

Dalam ketentuan sebelumnya, pengukuran aset zakat, infak, dan sedekah telah mengenal nilai wajar serta pengaturan penurunan nilai. Namun, revisi terbaru memberikan pengaturan yang lebih spesifik terhadap aset yang mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan.

PSAK 409 mengatur bahwa aset zakat yang dapat mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan diukur kembali pada nilai wajar. Perubahan nilai tersebut diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana zakat.

Ketentuan serupa juga berlaku untuk aset infak dan sedekah. Perubahan nilai wajar diakui dalam dana infak dan sedekah.

Hal yang menonjol: Pengelola zakat dituntut lebih cermat dalam melakukan penilaian aset. Dengan demikian, nilai aset yang dilaporkan dapat mencerminkan kondisi ekonomis yang lebih relevan.

B. Pengaturan Penjualan Aset Nonkas

Dalam praktik pengelolaan ZIS, lembaga amil tidak selalu menerima dana dalam bentuk uang tunai. Ada pula penerimaan berupa aset nonkas, seperti emas, kendaraan, barang kebutuhan pokok, tanah, dan aset lainnya.

PSAK 409 memberikan penegasan mengenai perlakuan akuntansi ketika aset nonkas dijual untuk kemudian disalurkan kepada penerima manfaat.

Apabila terdapat perbedaan antara jumlah kas neto yang diterima dari penjualan dengan nilai tercatat aset, selisih tersebut diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana zakat, atau dana infak dan sedekah sesuai asal asetnya.

Hal yang menonjol: Transaksi penjualan aset nonkas menjadi lebih jelas perlakuan akuntansinya sehingga perubahan nilai aset dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

C. Pengaturan Diskon atau Potongan Harga sebagai Sedekah

Salah satu hal baru yang cukup menarik dalam PSAK 409 adalah pengaturan mengenai diskon atau potongan harga atas pembelian aset atau jasa oleh amil.

Dalam praktiknya, lembaga zakat sering melakukan pembelian barang atau jasa untuk kebutuhan operasional maupun program penyaluran. Tidak jarang lembaga memperoleh potongan harga dari penjual atau penyedia jasa.

PSAK 409 mengatur bahwa diskon atau potongan tersebut dapat dikategorikan sebagai penerimaan sedekah apabila terdapat pernyataan tertulis dari penjual aset atau penyedia jasa.

Pengakuannya dibedakan berdasarkan pihak yang memperoleh manfaat:

  1. Apabila amil menjadi penerima manfaat, maka diakui sebagai penghasilan dana amil.
  2. Apabila pihak selain amil menjadi penerima manfaat, maka diakui sebagai penghasilan dana infak dan sedekah.

Hal yang menonjol: Potongan harga tidak semata-mata dipandang sebagai pengurangan biaya, tetapi dapat memiliki karakter sebagai sedekah apabila memenuhi persyaratan standar.

D. Pengaturan Sedekah Jasa

PSAK 409 juga memberikan perhatian terhadap sedekah yang diterima dalam bentuk jasa.

Selama ini, masyarakat sering memberikan bantuan kepada lembaga zakat bukan hanya berupa uang dan barang, tetapi juga jasa keahlian, tenaga profesional, jasa transportasi, konsultasi, pembangunan sistem informasi, dan bentuk pelayanan lainnya.

Dalam ketentuan revisi, penerimaan sedekah jasa mendapatkan pengaturan akuntansi tersendiri. Salah satu hal penting adalah persyaratan bukti berupa pernyataan tertulis dari pemberi jasa.

Hal ini menjadi penyempurnaan dari rancangan revisi sebelumnya yang menggunakan tagihan dari pemberi jasa sebagai dasar pengakuan.

Pengakuan sedekah jasa juga perlu memperhatikan keandalan pengukuran nilai wajarnya. Apabila persyaratan pengakuannya tidak terpenuhi, informasi tersebut dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Hal yang menonjol: PSAK 409 semakin mengakomodasi perkembangan praktik filantropi modern, yaitu bahwa kontribusi sosial tidak selalu berbentuk uang atau barang, tetapi juga dapat berupa jasa dan keahlian.

E. Perubahan Pengaturan Penyaluran Melalui Al-Qardh Al-Hasan

Dalam PSAK 109 tahun 2010, terdapat pengaturan mengenai penyaluran zakat melalui skema al-qardh al-hasan atau pinjaman kebajikan.

Dalam rancangan revisi PSAK 109 tahun 2021, pengaturan tersebut kembali dibahas. Namun, dalam PSAK 109 revisi 2022 yang disahkan, pengaturan khusus mengenai penyaluran zakat melalui al-qardh al-hasan tidak dipertahankan.

Hal ini penting diketahui oleh lembaga amil agar tidak menggunakan ketentuan rancangan standar sebagai dasar pencatatan yang dianggap telah berlaku.

Perlu ditegaskan bahwa tidak dicantumkannya pengaturan khusus tersebut bukan berarti setiap bentuk program pembiayaan kebajikan otomatis dilarang. Lembaga tetap harus memperhatikan ketentuan syariah, fatwa yang relevan, serta kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

F. Perubahan Penyajian Laporan Keuangan Amil

Selain perubahan pada pengakuan dan pengukuran transaksi, terdapat perubahan penting dalam penyajian laporan keuangan entitas amil.

Perubahan ini berkaitan dengan revisi PSAK 101 tahun 2022 yang kemudian menjadi bagian dari PSAK 401 dalam sistem penomoran baru.

Sebelumnya, komponen laporan keuangan amil terdiri atas lima laporan, yaitu:

  1. Laporan posisi keuangan.
  2. Laporan perubahan dana.
  3. Laporan perubahan aset kelolaan.
  4. Laporan arus kas.
  5. Catatan atas laporan keuangan.

Dalam pengaturan revisi yang berlaku sejak 1 Januari 2024, komponen laporan keuangan amil menjadi empat, yaitu:

  1. Laporan posisi keuangan.
  2. Laporan aktivitas.
  3. Laporan arus kas.
  4. Catatan atas laporan keuangan.

Perubahan yang cukup menonjol adalah laporan perubahan dana digantikan dengan laporan aktivitas. Sementara itu, laporan perubahan aset kelolaan tidak lagi disajikan sebagai komponen laporan keuangan tersendiri. Informasi mengenai aset kelolaan tetap perlu disampaikan melalui catatan atas laporan keuangan.

Penting dicatat bahwa perubahan penyajian tersebut berasal dari revisi standar penyajian laporan keuangan amil, bukan semata-mata dari pergantian nomor PSAK 109 menjadi PSAK 409.

3. Ringkasan Perbedaan PSAK 109 dan PSAK 409

Berikut ringkasan sejumlah perubahan penting yang perlu menjadi perhatian lembaga pengelola zakat.

  • Penomoran PSAK 109 (2010): PSAK 109 PSAK 409 / Revisi 2022: PSAK 409
  • Pengukuran aset PSAK 109 (2010): Mengatur nilai wajar dan penurunan nilai PSAK 409 / Revisi 2022: Memperjelas pengukuran selanjutnya atas aset yang mengalami fluktuasi nilai wajar signifikan
  • Penjualan aset nonkas PSAK 109 (2010): Pengaturan belum diperinci seperti revisi PSAK 409 / Revisi 2022: Selisih hasil penjualan neto dan nilai tercatat diakui dalam dana terkait
  • Diskon pembelian PSAK 109 (2010): Belum diatur secara khusus PSAK 409 / Revisi 2022: Dapat diakui sebagai penerimaan sedekah dengan pernyataan tertulis
  • Sedekah jasa PSAK 109 (2010): Belum diatur secara khusus PSAK 409 / Revisi 2022: Mendapat pengaturan pengakuan dan bukti tertulis
  • Al-qardh al-hasan PSAK 109 (2010): Memiliki pengaturan khusus PSAK 409 / Revisi 2022: Tidak dipertahankan sebagai pengaturan khusus dalam revisi final 2022
  • Laporan kinerja amil PSAK 109 (2010): Laporan perubahan dana PSAK 409 / Revisi 2022: Laporan aktivitas
  • Laporan perubahan aset kelolaan PSAK 109 (2010): Disajikan sebagai komponen tersendiri PSAK 409 / Revisi 2022: Informasinya diungkapkan melalui catatan atas laporan keuangan

Catatan: Perubahan komponen laporan keuangan merupakan bagian dari revisi PSAK 101 tahun 2022, sedangkan perubahan pengakuan dan pengukuran transaksi ZIS merupakan bagian dari revisi PSAK 109 tahun 2022.

4. Apa yang Paling Menonjol dari PSAK 409?

Menurut hemat penulis, terdapat beberapa hal yang paling menonjol dari penerapan PSAK 409.

Pertama, peningkatan kualitas pengukuran aset.

PSAK 409 memberikan perhatian lebih besar pada perubahan nilai aset yang memiliki fluktuasi nilai wajar signifikan. Hal ini penting karena pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan penyaluran uang, tetapi juga mencakup pengelolaan berbagai jenis aset.

Kedua, pengakuan terhadap perkembangan filantropi.

Pengaturan sedekah jasa dan diskon pembelian menunjukkan bahwa standar akuntansi mulai mengakomodasi perkembangan pola kontribusi sosial masyarakat. Kebaikan seseorang tidak selalu berbentuk uang, tetapi dapat berupa kemampuan, keahlian, fasilitas, dan berbagai bentuk dukungan lainnya.

Ketiga, peningkatan transparansi dalam pelaporan.

Pemisahan dana zakat, infak dan sedekah, serta dana amil harus tetap diperhatikan. Pengungkapan informasi menjadi semakin penting agar masyarakat, pemerintah, muzaki, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memahami bagaimana dana dikelola.

Keempat, penguatan profesionalitas lembaga amil.

Penerapan PSAK 409 menuntut lembaga amil memiliki sumber daya manusia yang memahami akuntansi, administrasi keuangan, pengendalian internal, dan tata kelola organisasi.

Kelima, peningkatan kepercayaan publik.

Pada akhirnya, standar akuntansi yang baik akan memberikan fondasi bagi peningkatan kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan semakin yakin bahwa dana yang dititipkan kepada BAZNAS dikelola dengan prinsip amanah, transparan, profesional, dan bertanggung jawab.

5. Implikasi Penerapan PSAK 409 bagi BAZNAS

Bagi BAZNAS di seluruh tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, penerapan PSAK 409 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola zakat nasional.

Terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan.

Pertama, melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi dan sistem pencatatan keuangan agar selaras dengan ketentuan PSAK 409.

Kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagian keuangan, akuntansi, pelaporan, dan audit internal, melalui pelatihan serta sosialisasi standar terbaru.

Ketiga, memperkuat dokumentasi transaksi, termasuk bukti penerimaan aset nonkas, penilaian nilai wajar, pernyataan tertulis atas diskon, serta bukti penerimaan sedekah jasa.

Keempat, meningkatkan sistem pengendalian internal untuk memastikan setiap penerimaan dan penyaluran dana tercatat sesuai dengan klasifikasi dana dan peruntukannya.

Kelima, memperkuat kualitas laporan keuangan agar mudah dipahami, dapat dibandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun lembaga pemeriksa.

Khusus bagi BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat, penerapan PSAK 409 juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi pelaporan, pendampingan BAZNAS kabupaten/kota, serta peningkatan standar tata kelola pengelolaan zakat di seluruh wilayah NTB.

Dengan demikian, penerapan PSAK 409 diharapkan bukan hanya menghasilkan laporan keuangan yang sesuai standar, tetapi juga mampu mendorong efektivitas pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penutup

Perubahan PSAK 109 menjadi PSAK 409 merupakan bagian dari perkembangan standar akuntansi syariah di Indonesia. Perubahan penomoran memang tidak mengubah substansi dengan sendirinya, tetapi revisi standar yang berlaku bersamaan telah membawa sejumlah pembaruan penting dalam pengelolaan akuntansi zakat, infak, dan sedekah.

Pengaturan mengenai pengukuran nilai wajar aset, penjualan aset nonkas, diskon pembelian, sedekah jasa, serta penyajian laporan keuangan menjadi beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh lembaga amil.

Bagi BAZNAS, penerapan PSAK 409 harus dipandang sebagai peluang untuk memperkuat integritas kelembagaan, meningkatkan profesionalitas pengelolaan dana umat, dan membangun kepercayaan masyarakat.

Kita harus menyadari bahwa kepercayaan muzaki tidak hanya dibangun melalui keberhasilan program penyaluran zakat, tetapi juga melalui keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan kesungguhan mempertanggungjawabkan setiap amanah yang diberikan.

Pada akhirnya, zakat bukan sekadar persoalan menghimpun dan menyalurkan dana. Zakat merupakan instrumen pembangunan kesejahteraan umat. Karena itu, pengelolaannya harus didukung oleh sistem akuntansi yang kuat, tata kelola yang baik, dan komitmen terhadap prinsip amanah.

PSAK 409 bukan hanya pedoman pencatatan keuangan, melainkan bagian dari ikhtiar membangun tata kelola zakat Indonesia yang semakin profesional, transparan, dan terpercaya.

20/11/2026 | Kontributor: Humas BAZNAS NTB
Dari Receh Menjadi Gelombang ZIS Mengubah Mustahiq Menjadi Pemberi

Uang Receh Anda Hanya Menjadi Bintik Air Pengentasan Kemiskinan Tetapi Jika Digabung Bisa Menjadi Gelombang yang Mengubah Keadaan dari Mustahiq Menjadi Muzakki atau Mutashaddiq

Pernahkah kita berpikir bahwa uang yang kita anggap kecil dapat ikut mengubah kehidupan sebuah keluarga? Selembar uang yang disisihkan setelah berbelanja, infak yang diberikan setiap Jumat, atau sedekah yang ditunaikan secara rutin mungkin terlihat sederhana. Namun, ketika dihimpun bersama kontribusi banyak orang dan dikelola dengan baik, dana tersebut dapat membuka jalan menuju perubahan yang lebih besar.

Setiap pemberian memiliki nilai dan manfaat. Ungkapan “bintik air” dalam judul ini menggambarkan keterbatasan daya jangkau dana yang berjalan sendiri-sendiri. Ketika bintik-bintik air bertemu, terbentuklah arus. Ketika kepedulian dihimpun dan diarahkan melalui program yang tepat, terbukalah kesempatan untuk membantu masyarakat keluar dari kesulitan secara berkelanjutan.

Di sinilah pentingnya penghimpunan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS melalui lembaga seperti BAZNAS. Dana yang terkumpul dapat direncanakan penggunaannya, disalurkan kepada penerima yang berhak, dan didayagunakan untuk membangun kemandirian.

Dari bantuan sesaat menuju sumber penghidupan

Kemiskinan sering kali merupakan persoalan yang saling berkaitan. Sebuah keluarga mungkin memiliki keterampilan, tetapi tidak mempunyai alat kerja. Seorang pedagang mempunyai pelanggan, tetapi kekurangan modal. Seorang peternak mampu memelihara ternak, tetapi menghadapi kesulitan pakan, kesehatan hewan, dan pemasaran.

Karena itu, pemberdayaan membutuhkan lebih dari penyerahan bantuan. Ada kebutuhan untuk mengenali keadaan keluarga, menilai kemampuan usaha, menyediakan dukungan yang sesuai, dan mendampingi prosesnya.

Bayangkan, sebagai ilustrasi, seorang ibu yang memiliki keterampilan membuat makanan. Bantuan kecil dapat membantunya membeli kebutuhan hari itu. Jika sejumlah bantuan dihimpun, dukungan dapat dirancang menjadi peralatan produksi, modal bahan baku, pelatihan pengemasan, dan pendampingan pemasaran. Peluangnya untuk memperoleh penghasilan yang lebih stabil pun menjadi lebih terbuka.

Penghimpunan dana memperluas pilihan bentuk bantuan. Namun, perubahan tetap membutuhkan ketepatan program dan kesungguhan pendampingan. Dana yang besar perlu diterjemahkan menjadi dukungan yang benar-benar menjawab kebutuhan penerima.

Mengapa melalui lembaga

Lembaga pengelola ZIS dapat mempertemukan kepedulian para pemberi dengan kebutuhan para penerima melalui perencanaan yang terorganisasi. BAZNAS menghimpun dan menyalurkan ZIS melalui program pendistribusian dan pendayagunaan, termasuk pemberdayaan ekonomi mustahik.

Keunggulan penghimpunan melalui lembaga terletak pada kesempatan untuk membangun kesinambungan. Bantuan dapat dirancang berdasarkan pendataan, dilengkapi pendampingan, dan dievaluasi hasilnya. Koordinasi juga membantu memperluas jangkauan kepada keluarga yang membutuhkan tetapi belum memperoleh perhatian.

Pengelolaan seperti ini memungkinkan dukungan kepada seseorang berlangsung sebagai sebuah proses. Setelah menerima bantuan usaha, misalnya, penerima dapat didampingi dalam mengatur keuangan, menjaga mutu produk, dan mencari pasar. BAZNAS sendiri menempatkan pendamping program sebagai bagian penting dalam upaya pemberdayaan mustahik menuju kemandirian.

Tentu, kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan tanggung jawab. Lembaga perlu menunjukkan kepada siapa dana disalurkan, bagaimana program dilaksanakan, dan perubahan apa yang dihasilkan. Semakin besar amanah yang dihimpun, semakin besar pula kewajiban menjaga transparansi dan kualitas pelayanan.

Akumulasi dana harus tetap menjaga ketentuan

Menghimpun ZIS tidak berarti menyamakan seluruh ketentuan penggunaannya. Zakat merupakan kewajiban dengan syarat tertentu dan diperuntukkan bagi golongan penerima yang ditetapkan syariat. Infak dan sedekah memiliki ruang penggunaan yang lebih luas, dengan tetap memperhatikan amanah pemberi. Perbedaan ini harus dijaga dalam pengelolaan dana.

Karena itu, masyarakat dapat memulai kebiasaan infak dan sedekah dari nominal yang mampu disisihkan. Adapun zakat harus ditunaikan sesuai kewajiban dan perhitungannya. Semangat mengumpulkan “uang receh” tidak boleh mengaburkan besarnya zakat yang wajib dibayarkan.

Akumulasi yang kita dorong adalah penghimpunan kepedulian secara teratur, disertai pencatatan dan penyaluran sesuai ketentuan masing-masing dana. Dengan cara itu, manfaat bersama dapat diperbesar tanpa mengabaikan hak mustahik.

Pemberdayaan membutuhkan pendampingan

Keberhasilan program tidak cukup dinilai dari jumlah modal atau peralatan yang dibagikan. Pertanyaan yang perlu diajukan ialah apakah bantuan digunakan, apakah usaha berjalan, apakah pendapatan membaik, dan apakah keluarga menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhannya.

Seorang pedagang membutuhkan kemampuan membedakan modal usaha dengan uang belanja keluarga. Peternak membutuhkan pengetahuan pemeliharaan dan akses pasar. Pelaku usaha rumahan membutuhkan mutu produk yang konsisten serta pelanggan yang berkelanjutan.

Pendekatan yang mencakup permodalan, produksi, dan akses pasar juga digunakan dalam pemberdayaan peternak mustahik oleh BAZNAS. Ini menunjukkan pentingnya melihat usaha sebagai kegiatan yang memerlukan dukungan pada beberapa tahap.

Pada saat yang sama, kebutuhan mendesak tetap harus dipenuhi. Keluarga yang sedang kelaparan, sakit, atau kehilangan tempat tinggal membutuhkan pertolongan segera. Bagi mustahik yang belum mampu bekerja, perlindungan sosial tetap penting. Program pemberdayaan perlu disesuaikan dengan keadaan, kemampuan, dan pilihan penerimanya.

Dari mustahiq menjadi muzakki atau mutashaddiq

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Muzakki adalah orang yang berkewajiban menunaikan zakat setelah memenuhi ketentuannya. Sementara itu, mutashaddiq adalah orang yang bersedekah.

Perjalanan dari penerima bantuan menuju kemandirian berlangsung bertahap. Sebuah keluarga dapat mulai mampu memenuhi kebutuhan pokok, kemudian mempunyai penghasilan yang lebih stabil, lalu memiliki ruang untuk membantu orang lain.

Seseorang yang belum memenuhi syarat wajib zakat dapat menjadi mutashaddiq dengan bersedekah sesuai kemampuannya. Ketika kelak syarat kewajiban zakat terpenuhi, ia menjadi muzakki. Karena itu, perubahan tidak harus menunggu seseorang menjadi kaya. Kemampuan hidup lebih mandiri dan mulai berbagi juga merupakan kemajuan yang patut disyukuri.

Tujuan mengantar mustahik menuju kemandirian telah menjadi bagian dari pembahasan dan pengalaman pemberdayaan BAZNAS. Namun, hasil setiap keluarga tentu berbeda dan perlu dinilai berdasarkan keadaan nyata, bukan sekadar harapan.

Menghimpun kepedulian untuk NTB

Bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat, semangat ini dapat diwujudkan dengan menunaikan zakat sesuai kewajiban serta membiasakan infak dan sedekah melalui BAZNAS. Kontribusi yang teratur memberi ruang bagi perencanaan program yang lebih berkesinambungan.

Bagi kami di BAZNAS, kepercayaan tersebut harus dijawab dengan pelayanan yang mudah, pengelolaan yang amanah, penyaluran yang tepat, dan pendampingan yang sungguh-sungguh. Ukuran keberhasilan perlu mencakup perubahan kehidupan mustahik: kebutuhan yang lebih terpenuhi, usaha yang lebih kuat, dan ketergantungan terhadap bantuan yang berkurang.

Jangan merasa kontribusi Anda terlalu kecil untuk berarti. Pemberian yang sederhana dapat menjadi bagian dari dukungan yang besar ketika dihimpun bersama. Setiap rupiah membawa amanah; setiap program harus menjaga harapan orang yang menerimanya.

Mari tunaikan zakat dan himpun infak serta sedekah melalui BAZNAS. Semoga bintik-bintik kepedulian itu menjadi gelombang perubahan yang membuka kesempatan bagi mustahiq untuk hidup mandiri, menjadi mutashaddiq, dan pada waktunya menjadi muzakki.

15/10/2026 | Kontributor: Humas BAZNAS NTB
Catatan Rakornas BAZNAS 2026 : KONSOLIDASI ZAKAT INDONESIA YANG PRODUKTIF DAN BERDAMPAK: SINERGI BAZNAS NTB DAN DESA BERDAYA MENUJU NTB BEBAS KEMISKINAN EKSTREM

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS Tahun 2026 mengusung tema “Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak”. Tema ini bukan sekadar agenda konsolidasi kelembagaan, melainkan momentum untuk memperkuat peran zakat sebagai instrumen strategis dalam mengatasi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama kemiskinan ekstrem.

Rakornas BAZNAS 2026 yang diselenggarakan pada 13–15 Oktober 2026 di Jakarta menjadi ruang penting bagi seluruh jajaran BAZNAS di Indonesia untuk menyatukan visi, memperkuat tata kelola, dan memastikan pengelolaan zakat menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Arah ini sejalan dengan dorongan BAZNAS agar pengumpulan dan pendayagunaan zakat tidak berhenti pada capaian angka, tetapi semakin luas manfaatnya bagi kesejahteraan umat.

Bagi BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tema tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan upaya mendukung program unggulan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yakni Desa Berdaya, khususnya dalam agenda pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis by name by address (BNBA). Di sinilah konsolidasi zakat menemukan makna strategisnya: memastikan dana umat hadir secara tepat sasaran, menjawab kebutuhan riil, serta mendorong keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan menuju kehidupan yang lebih mandiri dan bermartabat.

Zakat Harus Menyentuh Orangnya, Bukan Sekadar Programnya

Salah satu tantangan terbesar dalam pengentasan kemiskinan adalah memastikan intervensi benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan. Program yang dirancang dengan baik sekalipun tidak akan menghasilkan dampak optimal apabila tidak didasarkan pada data yang akurat dan pemahaman mendalam mengenai kondisi penerima manfaat.

Karena itu, pendekatan BNBA menjadi sangat penting. Kemiskinan tidak cukup dipahami melalui angka statistik, jumlah desa, atau persentase penduduk miskin. Kemiskinan harus dilihat dari kondisi nyata setiap keluarga: bagaimana mereka memenuhi kebutuhan pangan, apakah memiliki rumah yang layak, bagaimana akses pendidikan dan kesehatan anak-anaknya, apa sumber penghasilannya, serta hambatan apa yang membuat mereka sulit meningkatkan kesejahteraan.

Pendekatan ini sejalan dengan arah Program Desa Berdaya Pemerintah Provinsi NTB, yang menempatkan pembangunan desa sebagai fondasi pengurangan kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat. Program tersebut juga menekankan pendampingan keluarga, pengembangan mata pencaharian, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan.

Bagi BAZNAS NTB, keselarasan tersebut membuka peluang besar untuk memperkuat sinergi. Zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang melengkapi intervensi pemerintah, sepanjang penyalurannya sesuai dengan ketentuan syariah, regulasi, serta kriteria penerima manfaat.

Dengan demikian, orientasi program tidak semata-mata menyalurkan bantuan, melainkan memastikan setiap bantuan memiliki alasan yang jelas, sasaran yang tepat, dan tujuan perubahan yang terukur.

Asesmen: Menentukan Bantuan Berdasarkan Kebutuhan dan Potensi

Keluarga miskin tidak dapat diperlakukan dengan pendekatan yang seragam. Ada keluarga yang membutuhkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar karena belum mampu bekerja. Ada yang memiliki keterampilan, tetapi tidak mempunyai peralatan. Ada yang telah menjalankan usaha kecil, tetapi terkendala modal kerja dan pemasaran. Ada pula keluarga yang memiliki lahan, tetapi tidak mempunyai kemampuan produksi yang memadai.

Oleh sebab itu, langkah awal yang perlu diperkuat dalam sinergi BAZNAS NTB dan Desa Berdaya adalah asesmen keluarga secara langsung.

Asesmen bukan sekadar kegiatan mendata atau memverifikasi alamat. Asesmen harus mampu menjawab empat pertanyaan mendasar: apa persoalan utama keluarga, potensi apa yang dimiliki, bantuan apa yang paling sesuai, dan pendampingan apa yang dibutuhkan agar keluarga mampu mandiri.

Dari proses tersebut, keluarga sasaran dapat dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dan kapasitasnya.

Pertama, keluarga yang belum memiliki kemampuan ekonomi produktif dan masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Kelompok ini membutuhkan perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan mendesak, serta penguatan kapasitas secara bertahap sebelum diarahkan pada usaha produktif.

Kedua, keluarga yang memiliki keterampilan dan kemauan bekerja, tetapi terkendala alat atau modal. Mereka dapat diarahkan pada bantuan peralatan kerja, modal usaha produktif, pelatihan, dan pendampingan sesuai bidang yang dikuasai.

Ketiga, keluarga yang telah menjalankan usaha, tetapi belum berkembang. Kelompok ini memerlukan penguatan manajemen usaha, perbaikan kualitas produk, akses pasar, pencatatan keuangan, serta pengembangan jaringan pemasaran.

Keempat, keluarga yang memiliki potensi pertanian, peternakan, perikanan, atau sumber daya ekonomi lokal. Mereka dapat dikembangkan melalui bantuan sarana produksi, pendampingan teknis, penguatan kelompok usaha, dan kemitraan pemasaran.

Kelima, keluarga yang memiliki anggota usia produktif dengan potensi bekerja, tetapi belum memperoleh pekerjaan. Kelompok ini dapat diarahkan pada pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sertifikasi keterampilan, penempatan kerja, atau pengembangan usaha mandiri.

Pemetaan tersebut harus disertai verifikasi status mustahik dan kondisi sosial ekonomi keluarga. Data BNBA menjadi dasar penentuan sasaran, sedangkan hasil asesmen menjadi dasar pemilihan intervensi. Keduanya saling melengkapi agar bantuan tidak hanya tepat orang, tetapi juga tepat bentuk dan tepat tujuan.

Dari Bantuan Konsumtif Menuju Pemberdayaan Produktif

Zakat memiliki dimensi sosial sekaligus ekonomi. Dalam situasi darurat, bantuan konsumtif sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup mustahik. Namun, bagi keluarga yang memiliki potensi untuk berkembang, dukungan tersebut perlu dihubungkan dengan proses pemberdayaan yang berkelanjutan.

BAZNAS NTB dapat memperkuat sejumlah model intervensi produktif yang terintegrasi dengan potensi desa dan hasil asesmen keluarga.

Pertama, usaha mikro keluarga. Keluarga yang memiliki pengalaman berdagang dapat difasilitasi dengan gerobak usaha, peralatan kerja, bahan baku awal, atau modal produktif sesuai kebutuhan dan ketentuan penyaluran zakat. Usaha yang dikembangkan harus mempertimbangkan lokasi, daya beli masyarakat, persaingan, serta peluang pasar agar bantuan tidak berakhir menjadi aset yang tidak dimanfaatkan.

Kedua, pertanian dan peternakan produktif. Keluarga yang memiliki lahan atau akses terhadap lahan dapat didampingi dalam budidaya tanaman pangan, hortikultura, peternakan skala rumah tangga, atau kegiatan pertanian lain yang sesuai dengan kondisi setempat. Intervensi perlu mencakup sarana produksi, pengetahuan teknis, pengendalian risiko, dan kepastian pasar.

Ketiga, pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Desa yang memiliki potensi jagung, ikan, hasil kebun, atau komoditas lokal lainnya dapat mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran produk bernilai tambah. Pendekatan ini berpeluang menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat rantai ekonomi lokal.

Keempat, pelatihan keterampilan dan akses kerja. Tidak semua keluarga miskin harus diarahkan menjadi pengusaha. Bagi mereka yang lebih sesuai bekerja sebagai tenaga terampil, program dapat difokuskan pada pelatihan yang relevan, seperti pertukangan, pengelasan, menjahit, tata boga, teknisi, atau keterampilan lain berdasarkan kebutuhan pasar. Keberhasilannya diukur dari kemampuan memperoleh pekerjaan dan peningkatan penghasilan.

Kelima, penguatan usaha kelompok dan rantai pemasaran. Mustahik dengan jenis usaha yang sama dapat difasilitasi untuk membangun kelompok produksi, melakukan pembelian bahan baku bersama, meningkatkan kualitas produk, serta mengakses pasar yang lebih luas. Kemitraan dengan koperasi, BUMDes, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, dan pihak swasta dapat memperkuat keberlanjutan usaha.

Semua intervensi tersebut tidak harus diberikan sekaligus kepada setiap keluarga. Pilihannya harus berdasarkan asesmen, kelayakan usaha, kapasitas penerima manfaat, dan peluang keberlanjutan. Untuk mustahik yang belum siap menjalankan usaha, penguatan kebutuhan dasar dan kapasitas keluarga harus menjadi prioritas.

Dengan pendekatan demikian, zakat produktif bukan sekadar bantuan modal, melainkan proses membangun kemampuan keluarga agar dapat mengelola sumber penghidupan secara mandiri.

Desa Berdaya sebagai Ruang Kolaborasi Zakat dan Pembangunan

Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga saja. Pemerintah memiliki kewenangan dan program pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, serta pengembangan ekonomi. BAZNAS memiliki mandat mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan umat sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Keduanya dapat saling menguatkan melalui pembagian peran yang jelas.

Dalam kerangka Desa Berdaya, pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat membantu menyediakan data sasaran, mengoordinasikan layanan dasar, menghubungkan keluarga dengan program pembangunan, serta membuka akses terhadap potensi dan pasar lokal. BAZNAS NTB dapat memberikan dukungan kepada mustahik yang memenuhi kriteria melalui program perlindungan dan pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan hasil asesmen. BAZNAS kabupaten/kota dan pendamping desa dapat memperkuat verifikasi, pendampingan, serta pemantauan perkembangan keluarga.

Sinergi ini juga perlu melibatkan organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan syariah, komunitas, dan masyarakat setempat. Setiap pihak perlu bekerja berdasarkan data yang disepakati, menghindari tumpang tindih bantuan, dan mengarahkan dukungan pada perubahan kondisi keluarga.

Namun, konsolidasi tidak boleh dimaknai sebagai pencampuran sumber dana dan kewenangan. Dana zakat tetap harus disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariah. Integrasi dilakukan pada perencanaan, pemetaan kebutuhan, pendampingan, kemitraan, dan evaluasi dampak, dengan tata kelola serta pertanggungjawaban keuangan masing-masing lembaga tetap terjaga.

Dengan cara ini, Desa Berdaya dapat menjadi ruang kolaborasi yang menghubungkan sumber daya pembangunan dengan kebutuhan keluarga secara lebih presisi.

Mengukur Keberhasilan dari Perubahan Kehidupan

Keberhasilan program zakat produktif tidak cukup diukur dari jumlah dana yang tersalurkan, jumlah paket bantuan yang diberikan, atau banyaknya penerima manfaat yang tercatat. Ukuran yang lebih penting adalah perubahan nyata yang dialami keluarga setelah menerima intervensi.

Karena itu, BAZNAS NTB perlu memperkuat sistem pemantauan berbasis kondisi awal dan kondisi setelah program. Indikatornya antara lain peningkatan pendapatan keluarga, keberlangsungan usaha, pertumbuhan aset produktif, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, keberlanjutan pendidikan anak, akses terhadap layanan kesehatan, dan berkurangnya kerentanan ekonomi.

Pemantauan dapat dilakukan secara berkala dengan melibatkan pendamping, pemerintah desa, dan pengelola program. Apabila usaha tidak berkembang, perlu diketahui penyebabnya. Apabila bantuan belum menghasilkan peningkatan pendapatan, program harus dievaluasi dan diperbaiki, bukan sekadar dinyatakan selesai setelah bantuan diserahkan.

Tujuan akhirnya adalah graduasi, yaitu proses ketika keluarga mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi sehingga tidak lagi berada dalam kemiskinan ekstrem berdasarkan kriteria yang berlaku. Penetapan keberhasilan tersebut harus mengacu pada indikator resmi dan verifikasi kondisi riil, bukan semata-mata berdasarkan pengakuan bahwa usaha telah berjalan.

Bagi keluarga yang berkembang lebih jauh, zakat diharapkan dapat menjadi jalan menuju kemandirian. Mustahik yang sebelumnya membutuhkan bantuan dapat tumbuh menjadi individu produktif yang mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, berkontribusi kepada masyarakat, dan pada tahap tertentu berpotensi menjadi muzaki.

Inilah dampak zakat yang sesungguhnya: tidak berhenti pada bantuan hari ini, tetapi menciptakan perubahan kehidupan untuk masa depan.

Konsolidasi Zakat Harus Berujung pada Aksi Nyata

Rakornas BAZNAS 2026 seharusnya menjadi momentum untuk menerjemahkan konsolidasi nasional ke dalam langkah nyata di daerah. Bagi BAZNAS NTB, salah satu wujud konkret dari agenda tersebut adalah memperkuat sinergi dengan Program Desa Berdaya melalui pengentasan kemiskinan berbasis BNBA, asesmen keluarga, pemberdayaan produktif, dan pendampingan yang terukur.

Arah kerja ini perlu diwujudkan melalui beberapa langkah: menyepakati mekanisme koordinasi dan penggunaan data bersama; memetakan kebutuhan serta potensi ekonomi keluarga sasaran; menyusun paket intervensi berdasarkan hasil asesmen; menghubungkan mustahik dengan pasar dan kemitraan usaha; serta membangun sistem pemantauan untuk menilai perubahan kondisi keluarga.

Semua itu membutuhkan komitmen kelembagaan, kapasitas amil dan pendamping, dukungan muzaki, serta keterlibatan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi prinsip utama agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat semakin kuat.

Zakat yang produktif bukan sekadar zakat yang digunakan untuk kegiatan ekonomi. Zakat menjadi produktif ketika mampu membangun kapasitas manusia, membuka peluang penghidupan, memperkuat ketahanan keluarga, dan menciptakan kemandirian. Sementara itu, zakat yang berdampak adalah zakat yang manfaatnya dapat dibuktikan melalui perubahan nyata pada kehidupan mustahik.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BAZNAS bukan hanya seberapa besar dana zakat yang berhasil dihimpun, tetapi juga seberapa jauh dana tersebut mampu menjawab kebutuhan umat dan mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Konsolidasi zakat Indonesia harus menghadirkan satu tujuan bersama: memastikan setiap rupiah dana umat dikelola secara amanah dan memberikan manfaat nyata. Melalui sinergi BAZNAS NTB dan Desa Berdaya, zakat diharapkan menjadi kekuatan strategis untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, membangun keluarga yang mandiri, dan mewujudkan NTB yang makmur serta berdaya saing.

Sebab, pada hakikatnya, zakat tidak hanya hadir untuk meringankan beban mereka yang miskin, tetapi juga membuka jalan agar mereka mampu bangkit, berdaya, dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

15/10/2026 | Kontributor: Humas BAZNAS NTB

Artikel Terbaru

Ketika Tidak Mampu Berpuasa karena Kesehatan dan Kafarat karena Jimak
Ketika Tidak Mampu Berpuasa karena Kesehatan dan Kafarat karena Jimak
Islam Memberi Kemudahan, Bukan Mengabaikan Kewajiban Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat. Namun, syariat juga memberi rukhsah atau keringanan ketika seseorang menghadapi sakit, perjalanan, usia lanjut, atau keadaan lain yang diakui. Keringanan itu bukan berarti seluruh orang yang tidak berpuasa memiliki kewajiban pengganti yang sama. Ada yang wajib mengqadha, ada yang membayar fidyah, dan ada pula yang terkena kafarat berat karena pelanggaran tertentu. Karena itu, istilah perlu ditempatkan secara tepat. Orang yang tidak mampu berpuasa karena penyakit menahun pada dasarnya membayar fidyah, bukan kafarat. Adapun kafarat yang dibahas dalam artikel ini adalah kafarat akibat melakukan hubungan suami istri (jimak) dengan sengaja pada siang hari Ramadan ketika sedang menjalankan puasa wajib. Sakit Sementara: Wajib Qadha Apabila sakit masih mungkin sembuh dan puasa dikhawatirkan memperparah penyakit, memperlambat kesembuhan, atau menimbulkan bahaya berdasarkan tanda yang kuat maupun keterangan tenaga medis tepercaya, seseorang boleh tidak berpuasa. Setelah sehat, ia wajib mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan. Ayat ini menegaskan bahwa uzur yang bersifat sementara tidak menghapus kewajiban puasa, tetapi memindahkan pelaksanaannya ke hari lain melalui qadha. Dalam keadaan seperti ini, fidyah tidak menggantikan qadha selama seseorang masih memiliki harapan sembuh dan kelak mampu berpuasa. Sakit Menahun Tanpa Harapan Sembuh: Membayar Fidyah Berbeda halnya dengan penyakit kronis atau kondisi kesehatan permanen yang menurut pertimbangan wajar dan keterangan medis tidak memungkinkan seseorang berpuasa. Ia tidak diwajibkan memaksakan diri dan tidak dibebani qadha; sebagai gantinya, ia memberi makan orang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Sahabat Abdullah bin Abbas r.a. menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tetap berlaku bagi laki-laki dan perempuan lanjut usia yang tidak sanggup berpuasa; keduanya memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Para fuqaha kemudian menyamakan keadaan itu dengan orang yang menderita sakit menahun tanpa harapan sembuh. Pendapat Para Ulama tentang Fidyah Imam an-Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i, menerangkan dalam Al-Majmu' bahwa orang sangat tua dan orang sakit yang tidak memiliki harapan sembuh tidak wajib berpuasa. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, keduanya wajib membayar fidyah satu mud makanan untuk setiap hari. Keterangan ini sejalan dengan konsensus mengenai gugurnya tuntutan puasa bagi orang yang benar-benar tidak mampu secara permanen. Dalam ukuran penunaian terdapat perbedaan pendapat. Mazhab Syafi'i menetapkan satu mud makanan pokok untuk tiap hari. Mazhab Hanafi menggunakan ukuran setara fidyah dalam bab ini dan membolehkan nilai makanan menurut ketentuannya. Karena ukuran konversi makanan dan nilai rupiah dapat berubah serta praktik kelembagaan memerlukan ketertiban, masyarakat sebaiknya berkonsultasi dengan amil atau ulama setempat sebelum menunaikannya. Kesimpulannya sederhana: sakit sementara yang masih diharapkan sembuh mewajibkan qadha; sakit menahun yang tidak diharapkan sembuh mewajibkan fidyah. Penentuan kondisi kesehatan hendaknya tidak hanya berdasarkan perkiraan ringan, melainkan mempertimbangkan diagnosis dan saran dokter yang tepercaya. Jimak pada Siang Ramadan: Taubat, Qadha, dan Kafarat Jimak suami istri pada malam Ramadan adalah halal. Yang dilarang ialah melakukannya dengan sengaja pada siang hari Ramadan ketika keduanya sedang wajib dan sah berpuasa. Perbuatan tersebut membatalkan puasa, mewajibkan taubat sungguh-sungguh, dan—menurut jumhur ulama—mewajibkan qadha serta kafarat. Seorang laki-laki datang kepada Nabi ? dan berkata, “Aku binasa, wahai Rasulullah.” Beliau bertanya, “Apa yang membinasakanmu?” Ia menjawab, “Aku menggauli istriku pada bulan Ramadan.” Nabi lalu menanyakan secara berurutan apakah ia mampu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin. (HR. al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah r.a.) Seorang laki-laki datang kepada Nabi ? dan berkata, “Aku binasa, wahai Rasulullah.” Beliau bertanya, “Apa yang membinasakanmu?” Ia menjawab, “Aku menggauli istriku pada bulan Ramadan.” Nabi lalu menanyakan secara berurutan apakah ia mampu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin. (HR. al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah r.a.) Urutan Kafarat Berdasarkan hadis tersebut, mayoritas ulama—Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali—memahami kafarat secara berurutan, bukan bebas memilih: 1. Memerdekakan seorang budak. Dalam konteks sekarang, pilihan ini pada umumnya tidak tersedia. 2. Jika tidak mampu, berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Rangkaian puasa tidak boleh diputus tanpa uzur syar'i. 3. Jika benar-benar tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut, memberi makan enam puluh orang miskin. Mazhab Maliki memandang tiga bentuk kafarat itu pada dasarnya dapat dipilih, meskipun memberi makan enam puluh orang miskin dinilai lebih utama dalam mazhab tersebut. Adapun praktik yang banyak diikuti di Indonesia melalui mazhab Syafi'i menetapkan urutannya: hanya berpindah ke pilihan berikutnya ketika benar-benar tidak mampu menjalankan pilihan sebelumnya. Kafarat jimak bukan sekadar pembayaran pengganti yang dipilih karena lebih mudah. Orang yang masih mampu berpuasa dua bulan berturut-turut tidak boleh langsung beralih kepada pemberian makanan. Karena rincian kasus dapat berbeda—termasuk keadaan lupa, paksaan, perjalanan, sakit, atau status puasa masing-masing pasangan—konsultasi kepada ulama atau petugas layanan syariah sangat dianjurkan. Ringkasan Praktis Sakit sementara Kewajiban utama: Qadha setelah sembuh. Catatan: Tidak diganti fidyah selama masih diharapkan mampu berpuasa. Sakit menahun tanpa harapan sembuh Kewajiban utama: Fidyah untuk setiap hari. Catatan: Diberikan kepada fakir/miskin sesuai ketentuan syariah. Jimak sengaja pada siang Ramadan Kewajiban utama: Taubat, qadha, dan kafarat. Catatan: Kafarat berurutan menurut jumhur: memerdekakan budak; jika tidak mampu, puasa dua bulan berturut-turut; jika tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin Tunaikan dengan Amanah melalui BAZNAS Provinsi NTB Fidyah dan kafarat memiliki dimensi ibadah sekaligus kepedulian sosial. Melalui makanan yang diberikan kepada fakir dan miskin, kewajiban seorang Muslim menghadirkan manfaat nyata bagi saudara yang membutuhkan. Karena itu, penunaian harus dilakukan dengan niat yang benar, perhitungan yang tepat, dan penyaluran yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang memiliki kewajiban fidyah atau telah sampai pada bentuk kafarat memberi makan enam puluh orang miskin dipersilakan berkonsultasi dan menyalurkannya melalui BAZNAS Provinsi NTB. Petugas akan membantu memastikan jenis kewajiban, perhitungan, serta penyalurannya kepada penerima yang berhak sesuai prinsip syariah dan tata kelola yang amanah.
ARTIKEL20/11/2026 | Humas BAZNAS NTB
Dari ZKUP Menuju Z-Daya: Ikhtiar BAZNAS NTB Mentransformasikan Mustahik Menjadi Berdaya
Dari ZKUP Menuju Z-Daya: Ikhtiar BAZNAS NTB Mentransformasikan Mustahik Menjadi Berdaya
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berkomitmen untuk memastikan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah yang dititipkan oleh para muzaki tidak sekadar menjadi bantuan karitatif yang habis dalam sekali pakai. Lebih dari itu, zakat harus menjadi instrumen perubahan sosial dan ekonomi yang kuat. Atas dasar semangat itulah, BAZNAS Provinsi NTB melakukan langkah strategis dengan mengubah nama program ZKUP (Zakat untuk Kelompok Usaha Produktif) menjadi program Z-Daya (Zakat untuk Pemberdayaan). Perubahan nama ini bukan sekadar pergantian label atau urusan administrasi belaka. Di balik nama Z-Daya, ada filosofi mendalam dan tead yang kuat untuk menunjukkan bahwa zakat harus betul-betul mampu mentransformasikan mustahik. Kami ingin program ini menjadi jembatan nyata yang mengubah kondisi masyarakat, dari yang awalnya tidak berdaya, rentan secara ekonomi, dan ketergantungan, menjadi pribadi atau kelompok yang mandiri, berdaya, dan pada akhirnya mampu mandiri secara finansial. Jika kita menengok ke belakang, program ZKUP sebelumnya sangat melekat dan direpresentasikan secara visual dalam bentuk fisik berupa Gerobak atau Lapak ZKUP. Meski program tersebut telah berhasil membantu banyak pelaku usaha kecil, BAZNAS NTB melihat perlunya sebuah reorientasi program yang memiliki daya jangkau dan dampak yang jauh lebih besar. Melalui Z-Daya, cakupan program kini diperluas secara signifikan. Z-Daya tidak lagi membatasi diri pada satu atau dua bentuk bantuan fisik saja. Nama baru ini menjadi payung besar bagi berbagai program turunan pemberdayaan ekonomi yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi NTB. Di bawah bendera Z-Daya, bantuan yang disalurkan kini mencakup berbagai fasilitas penunjang usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan, mulai dari gerobak dagang, lapak dagang, rombong dagang, hingga bentuk-bentuk fasilitas sejenisnya yang kini semuanya diseragamkan dengan identitas baru: Z-Daya. Perluasan cakupan ini sangat penting untuk memastikan fleksibilitas dan ketepatan sasaran bantuan. Setiap mustahik memiliki karakteristik usaha dan tantangan yang berbeda-beda. Ada yang lebih membutuhkan rombong portabel untuk berjualan keliling, ada yang membutuhkan lapak permanen, dan ada pula yang membutuhkan penguatan modal serta pendampingan usaha yang intensif. Z-Daya hadir untuk menjawab keragaman kebutuhan tersebut dengan satu tujuan akhir yang sama, yaitu pemberdayaan yang berkelanjutan. Melalui Z-Daya, BAZNAS Provinsi NTB ingin menegaskan kembali khittah zakat sebagai pengentas kemiskinan. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana zakat yang mengalir ke program ini menjadi stimulus yang menghidupkan ekonomi keluarga, membuka lapangan kerja skala mikro, dan menumbuhkan martabat serta rasa percaya diri para penerima manfaat. Perubahan dari ZKUP menuju Z-Daya adalah wujud dari transformasi semangat kami. Sebuah ikhtiar kolektif untuk mengantarkan saudara-saudara kita para mustahik di Nusa Tenggara Barat melintasi jembatan pemberdayaan, menuju kehidupan yang lebih sejahtera, berkah, dan mandiri. Semoga langkah ini senantiasa diridai oleh Allah SWT dan mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat serta muzaki di Bumi Gora.
ARTIKEL20/11/2026 | Humas BAZNAS NTB
DARI PSAK 109 KE PSAK 409: PENGUATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
DARI PSAK 109 KE PSAK 409: PENGUATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
Pendahuluan Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan amanah besar yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Dalam pengelolaannya, kepercayaan masyarakat menjadi modal utama bagi lembaga amil zakat. Oleh karena itu, pengelolaan dana ZIS harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu instrumen penting untuk menjamin profesionalitas pengelolaan dana ZIS adalah penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah. Standar akuntansi menjadi pedoman bagi lembaga pengelola zakat dalam melakukan pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan. Dalam perkembangan standar akuntansi di Indonesia, kita mengenal PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Namun, mulai 1 Januari 2024, standar tersebut menggunakan penomoran baru, yaitu PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Perubahan ini menarik untuk dicermati karena bukan hanya berkaitan dengan penyesuaian penomoran, tetapi juga bersamaan dengan revisi substansi pengaturan akuntansi yang membawa sejumlah pembaruan penting bagi lembaga amil zakat, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 1. Mengapa PSAK 109 Berubah Menjadi PSAK 409? Perubahan penomoran PSAK merupakan kebijakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengelompokkan standar akuntansi berdasarkan karakteristik dan rujukannya. Mulai 1 Januari 2024, IAI memberlakukan sistem penomoran baru dengan ketentuan antara lain: • PSAK 1xx untuk standar yang merujuk pada IFRS Standards. • PSAK 2xx untuk standar yang merujuk pada IAS Standards. • PSAK 3xx untuk standar akuntansi lokal. • PSAK 4xx untuk standar akuntansi syariah. Dengan demikian, PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah berubah menjadi PSAK 409 karena termasuk dalam kelompok standar akuntansi syariah. Perlu dipahami bahwa perubahan nomor tersebut pada dasarnya tidak mengubah substansi standar. Akan tetapi, PSAK 109 sendiri telah mengalami revisi yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI pada 31 Mei 2022. Revisi inilah yang membawa perubahan substansi dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Artinya, terdapat dua proses yang berjalan beriringan, yaitu perubahan penomoran dan pembaruan substansi standar akuntansi. 2. Perbedaan Utama PSAK 109 dan PSAK 409 Jika dibandingkan dengan PSAK 109 tahun 2010, terdapat beberapa perubahan penting dalam PSAK 409 yang perlu dipahami oleh seluruh pengelola zakat. A. Pengukuran Selanjutnya atas Aset Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam ketentuan sebelumnya, pengukuran aset zakat, infak, dan sedekah telah mengenal nilai wajar serta pengaturan penurunan nilai. Namun, revisi terbaru memberikan pengaturan yang lebih spesifik terhadap aset yang mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan. PSAK 409 mengatur bahwa aset zakat yang dapat mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan diukur kembali pada nilai wajar. Perubahan nilai tersebut diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana zakat. Ketentuan serupa juga berlaku untuk aset infak dan sedekah. Perubahan nilai wajar diakui dalam dana infak dan sedekah. Hal yang menonjol: Pengelola zakat dituntut lebih cermat dalam melakukan penilaian aset. Dengan demikian, nilai aset yang dilaporkan dapat mencerminkan kondisi ekonomis yang lebih relevan. B. Pengaturan Penjualan Aset Nonkas Dalam praktik pengelolaan ZIS, lembaga amil tidak selalu menerima dana dalam bentuk uang tunai. Ada pula penerimaan berupa aset nonkas, seperti emas, kendaraan, barang kebutuhan pokok, tanah, dan aset lainnya. PSAK 409 memberikan penegasan mengenai perlakuan akuntansi ketika aset nonkas dijual untuk kemudian disalurkan kepada penerima manfaat. Apabila terdapat perbedaan antara jumlah kas neto yang diterima dari penjualan dengan nilai tercatat aset, selisih tersebut diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana zakat, atau dana infak dan sedekah sesuai asal asetnya. Hal yang menonjol: Transaksi penjualan aset nonkas menjadi lebih jelas perlakuan akuntansinya sehingga perubahan nilai aset dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. C. Pengaturan Diskon atau Potongan Harga sebagai Sedekah Salah satu hal baru yang cukup menarik dalam PSAK 409 adalah pengaturan mengenai diskon atau potongan harga atas pembelian aset atau jasa oleh amil. Dalam praktiknya, lembaga zakat sering melakukan pembelian barang atau jasa untuk kebutuhan operasional maupun program penyaluran. Tidak jarang lembaga memperoleh potongan harga dari penjual atau penyedia jasa. PSAK 409 mengatur bahwa diskon atau potongan tersebut dapat dikategorikan sebagai penerimaan sedekah apabila terdapat pernyataan tertulis dari penjual aset atau penyedia jasa. Pengakuannya dibedakan berdasarkan pihak yang memperoleh manfaat: Apabila amil menjadi penerima manfaat, maka diakui sebagai penghasilan dana amil. Apabila pihak selain amil menjadi penerima manfaat, maka diakui sebagai penghasilan dana infak dan sedekah. Hal yang menonjol: Potongan harga tidak semata-mata dipandang sebagai pengurangan biaya, tetapi dapat memiliki karakter sebagai sedekah apabila memenuhi persyaratan standar. D. Pengaturan Sedekah Jasa PSAK 409 juga memberikan perhatian terhadap sedekah yang diterima dalam bentuk jasa. Selama ini, masyarakat sering memberikan bantuan kepada lembaga zakat bukan hanya berupa uang dan barang, tetapi juga jasa keahlian, tenaga profesional, jasa transportasi, konsultasi, pembangunan sistem informasi, dan bentuk pelayanan lainnya. Dalam ketentuan revisi, penerimaan sedekah jasa mendapatkan pengaturan akuntansi tersendiri. Salah satu hal penting adalah persyaratan bukti berupa pernyataan tertulis dari pemberi jasa. Hal ini menjadi penyempurnaan dari rancangan revisi sebelumnya yang menggunakan tagihan dari pemberi jasa sebagai dasar pengakuan. Pengakuan sedekah jasa juga perlu memperhatikan keandalan pengukuran nilai wajarnya. Apabila persyaratan pengakuannya tidak terpenuhi, informasi tersebut dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal yang menonjol: PSAK 409 semakin mengakomodasi perkembangan praktik filantropi modern, yaitu bahwa kontribusi sosial tidak selalu berbentuk uang atau barang, tetapi juga dapat berupa jasa dan keahlian. E. Perubahan Pengaturan Penyaluran Melalui Al-Qardh Al-Hasan Dalam PSAK 109 tahun 2010, terdapat pengaturan mengenai penyaluran zakat melalui skema al-qardh al-hasan atau pinjaman kebajikan. Dalam rancangan revisi PSAK 109 tahun 2021, pengaturan tersebut kembali dibahas. Namun, dalam PSAK 109 revisi 2022 yang disahkan, pengaturan khusus mengenai penyaluran zakat melalui al-qardh al-hasan tidak dipertahankan. Hal ini penting diketahui oleh lembaga amil agar tidak menggunakan ketentuan rancangan standar sebagai dasar pencatatan yang dianggap telah berlaku. Perlu ditegaskan bahwa tidak dicantumkannya pengaturan khusus tersebut bukan berarti setiap bentuk program pembiayaan kebajikan otomatis dilarang. Lembaga tetap harus memperhatikan ketentuan syariah, fatwa yang relevan, serta kebijakan dan ketentuan yang berlaku. F. Perubahan Penyajian Laporan Keuangan Amil Selain perubahan pada pengakuan dan pengukuran transaksi, terdapat perubahan penting dalam penyajian laporan keuangan entitas amil. Perubahan ini berkaitan dengan revisi PSAK 101 tahun 2022 yang kemudian menjadi bagian dari PSAK 401 dalam sistem penomoran baru. Sebelumnya, komponen laporan keuangan amil terdiri atas lima laporan, yaitu: Laporan posisi keuangan. Laporan perubahan dana. Laporan perubahan aset kelolaan. Laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan. Dalam pengaturan revisi yang berlaku sejak 1 Januari 2024, komponen laporan keuangan amil menjadi empat, yaitu: Laporan posisi keuangan. Laporan aktivitas. Laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan. Perubahan yang cukup menonjol adalah laporan perubahan dana digantikan dengan laporan aktivitas. Sementara itu, laporan perubahan aset kelolaan tidak lagi disajikan sebagai komponen laporan keuangan tersendiri. Informasi mengenai aset kelolaan tetap perlu disampaikan melalui catatan atas laporan keuangan. Penting dicatat bahwa perubahan penyajian tersebut berasal dari revisi standar penyajian laporan keuangan amil, bukan semata-mata dari pergantian nomor PSAK 109 menjadi PSAK 409. 3. Ringkasan Perbedaan PSAK 109 dan PSAK 409 Berikut ringkasan sejumlah perubahan penting yang perlu menjadi perhatian lembaga pengelola zakat. Penomoran PSAK 109 (2010): PSAK 109 PSAK 409 / Revisi 2022: PSAK 409 Pengukuran aset PSAK 109 (2010): Mengatur nilai wajar dan penurunan nilai PSAK 409 / Revisi 2022: Memperjelas pengukuran selanjutnya atas aset yang mengalami fluktuasi nilai wajar signifikan Penjualan aset nonkas PSAK 109 (2010): Pengaturan belum diperinci seperti revisi PSAK 409 / Revisi 2022: Selisih hasil penjualan neto dan nilai tercatat diakui dalam dana terkait Diskon pembelian PSAK 109 (2010): Belum diatur secara khusus PSAK 409 / Revisi 2022: Dapat diakui sebagai penerimaan sedekah dengan pernyataan tertulis Sedekah jasa PSAK 109 (2010): Belum diatur secara khusus PSAK 409 / Revisi 2022: Mendapat pengaturan pengakuan dan bukti tertulis Al-qardh al-hasan PSAK 109 (2010): Memiliki pengaturan khusus PSAK 409 / Revisi 2022: Tidak dipertahankan sebagai pengaturan khusus dalam revisi final 2022 Laporan kinerja amil PSAK 109 (2010): Laporan perubahan dana PSAK 409 / Revisi 2022: Laporan aktivitas Laporan perubahan aset kelolaan PSAK 109 (2010): Disajikan sebagai komponen tersendiri PSAK 409 / Revisi 2022: Informasinya diungkapkan melalui catatan atas laporan keuangan Catatan: Perubahan komponen laporan keuangan merupakan bagian dari revisi PSAK 101 tahun 2022, sedangkan perubahan pengakuan dan pengukuran transaksi ZIS merupakan bagian dari revisi PSAK 109 tahun 2022. 4. Apa yang Paling Menonjol dari PSAK 409? Menurut hemat penulis, terdapat beberapa hal yang paling menonjol dari penerapan PSAK 409. Pertama, peningkatan kualitas pengukuran aset. PSAK 409 memberikan perhatian lebih besar pada perubahan nilai aset yang memiliki fluktuasi nilai wajar signifikan. Hal ini penting karena pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan penyaluran uang, tetapi juga mencakup pengelolaan berbagai jenis aset. Kedua, pengakuan terhadap perkembangan filantropi. Pengaturan sedekah jasa dan diskon pembelian menunjukkan bahwa standar akuntansi mulai mengakomodasi perkembangan pola kontribusi sosial masyarakat. Kebaikan seseorang tidak selalu berbentuk uang, tetapi dapat berupa kemampuan, keahlian, fasilitas, dan berbagai bentuk dukungan lainnya. Ketiga, peningkatan transparansi dalam pelaporan. Pemisahan dana zakat, infak dan sedekah, serta dana amil harus tetap diperhatikan. Pengungkapan informasi menjadi semakin penting agar masyarakat, pemerintah, muzaki, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memahami bagaimana dana dikelola. Keempat, penguatan profesionalitas lembaga amil. Penerapan PSAK 409 menuntut lembaga amil memiliki sumber daya manusia yang memahami akuntansi, administrasi keuangan, pengendalian internal, dan tata kelola organisasi. Kelima, peningkatan kepercayaan publik. Pada akhirnya, standar akuntansi yang baik akan memberikan fondasi bagi peningkatan kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan semakin yakin bahwa dana yang dititipkan kepada BAZNAS dikelola dengan prinsip amanah, transparan, profesional, dan bertanggung jawab. 5. Implikasi Penerapan PSAK 409 bagi BAZNAS Bagi BAZNAS di seluruh tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, penerapan PSAK 409 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola zakat nasional. Terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan. Pertama, melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi dan sistem pencatatan keuangan agar selaras dengan ketentuan PSAK 409. Kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagian keuangan, akuntansi, pelaporan, dan audit internal, melalui pelatihan serta sosialisasi standar terbaru. Ketiga, memperkuat dokumentasi transaksi, termasuk bukti penerimaan aset nonkas, penilaian nilai wajar, pernyataan tertulis atas diskon, serta bukti penerimaan sedekah jasa. Keempat, meningkatkan sistem pengendalian internal untuk memastikan setiap penerimaan dan penyaluran dana tercatat sesuai dengan klasifikasi dana dan peruntukannya. Kelima, memperkuat kualitas laporan keuangan agar mudah dipahami, dapat dibandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun lembaga pemeriksa. Khusus bagi BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat, penerapan PSAK 409 juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi pelaporan, pendampingan BAZNAS kabupaten/kota, serta peningkatan standar tata kelola pengelolaan zakat di seluruh wilayah NTB. Dengan demikian, penerapan PSAK 409 diharapkan bukan hanya menghasilkan laporan keuangan yang sesuai standar, tetapi juga mampu mendorong efektivitas pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penutup Perubahan PSAK 109 menjadi PSAK 409 merupakan bagian dari perkembangan standar akuntansi syariah di Indonesia. Perubahan penomoran memang tidak mengubah substansi dengan sendirinya, tetapi revisi standar yang berlaku bersamaan telah membawa sejumlah pembaruan penting dalam pengelolaan akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Pengaturan mengenai pengukuran nilai wajar aset, penjualan aset nonkas, diskon pembelian, sedekah jasa, serta penyajian laporan keuangan menjadi beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh lembaga amil. Bagi BAZNAS, penerapan PSAK 409 harus dipandang sebagai peluang untuk memperkuat integritas kelembagaan, meningkatkan profesionalitas pengelolaan dana umat, dan membangun kepercayaan masyarakat. Kita harus menyadari bahwa kepercayaan muzaki tidak hanya dibangun melalui keberhasilan program penyaluran zakat, tetapi juga melalui keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan kesungguhan mempertanggungjawabkan setiap amanah yang diberikan. Pada akhirnya, zakat bukan sekadar persoalan menghimpun dan menyalurkan dana. Zakat merupakan instrumen pembangunan kesejahteraan umat. Karena itu, pengelolaannya harus didukung oleh sistem akuntansi yang kuat, tata kelola yang baik, dan komitmen terhadap prinsip amanah. PSAK 409 bukan hanya pedoman pencatatan keuangan, melainkan bagian dari ikhtiar membangun tata kelola zakat Indonesia yang semakin profesional, transparan, dan terpercaya.
ARTIKEL20/11/2026 | Humas BAZNAS NTB
Dari Receh Menjadi Gelombang ZIS Mengubah Mustahiq Menjadi Pemberi
Dari Receh Menjadi Gelombang ZIS Mengubah Mustahiq Menjadi Pemberi
Uang Receh Anda Hanya Menjadi Bintik Air Pengentasan Kemiskinan Tetapi Jika Digabung Bisa Menjadi Gelombang yang Mengubah Keadaan dari Mustahiq Menjadi Muzakki atau Mutashaddiq Pernahkah kita berpikir bahwa uang yang kita anggap kecil dapat ikut mengubah kehidupan sebuah keluarga? Selembar uang yang disisihkan setelah berbelanja, infak yang diberikan setiap Jumat, atau sedekah yang ditunaikan secara rutin mungkin terlihat sederhana. Namun, ketika dihimpun bersama kontribusi banyak orang dan dikelola dengan baik, dana tersebut dapat membuka jalan menuju perubahan yang lebih besar. Setiap pemberian memiliki nilai dan manfaat. Ungkapan “bintik air” dalam judul ini menggambarkan keterbatasan daya jangkau dana yang berjalan sendiri-sendiri. Ketika bintik-bintik air bertemu, terbentuklah arus. Ketika kepedulian dihimpun dan diarahkan melalui program yang tepat, terbukalah kesempatan untuk membantu masyarakat keluar dari kesulitan secara berkelanjutan. Di sinilah pentingnya penghimpunan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS melalui lembaga seperti BAZNAS. Dana yang terkumpul dapat direncanakan penggunaannya, disalurkan kepada penerima yang berhak, dan didayagunakan untuk membangun kemandirian. Dari bantuan sesaat menuju sumber penghidupan Kemiskinan sering kali merupakan persoalan yang saling berkaitan. Sebuah keluarga mungkin memiliki keterampilan, tetapi tidak mempunyai alat kerja. Seorang pedagang mempunyai pelanggan, tetapi kekurangan modal. Seorang peternak mampu memelihara ternak, tetapi menghadapi kesulitan pakan, kesehatan hewan, dan pemasaran. Karena itu, pemberdayaan membutuhkan lebih dari penyerahan bantuan. Ada kebutuhan untuk mengenali keadaan keluarga, menilai kemampuan usaha, menyediakan dukungan yang sesuai, dan mendampingi prosesnya. Bayangkan, sebagai ilustrasi, seorang ibu yang memiliki keterampilan membuat makanan. Bantuan kecil dapat membantunya membeli kebutuhan hari itu. Jika sejumlah bantuan dihimpun, dukungan dapat dirancang menjadi peralatan produksi, modal bahan baku, pelatihan pengemasan, dan pendampingan pemasaran. Peluangnya untuk memperoleh penghasilan yang lebih stabil pun menjadi lebih terbuka. Penghimpunan dana memperluas pilihan bentuk bantuan. Namun, perubahan tetap membutuhkan ketepatan program dan kesungguhan pendampingan. Dana yang besar perlu diterjemahkan menjadi dukungan yang benar-benar menjawab kebutuhan penerima. Mengapa melalui lembaga Lembaga pengelola ZIS dapat mempertemukan kepedulian para pemberi dengan kebutuhan para penerima melalui perencanaan yang terorganisasi. BAZNAS menghimpun dan menyalurkan ZIS melalui program pendistribusian dan pendayagunaan, termasuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Keunggulan penghimpunan melalui lembaga terletak pada kesempatan untuk membangun kesinambungan. Bantuan dapat dirancang berdasarkan pendataan, dilengkapi pendampingan, dan dievaluasi hasilnya. Koordinasi juga membantu memperluas jangkauan kepada keluarga yang membutuhkan tetapi belum memperoleh perhatian. Pengelolaan seperti ini memungkinkan dukungan kepada seseorang berlangsung sebagai sebuah proses. Setelah menerima bantuan usaha, misalnya, penerima dapat didampingi dalam mengatur keuangan, menjaga mutu produk, dan mencari pasar. BAZNAS sendiri menempatkan pendamping program sebagai bagian penting dalam upaya pemberdayaan mustahik menuju kemandirian. Tentu, kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan tanggung jawab. Lembaga perlu menunjukkan kepada siapa dana disalurkan, bagaimana program dilaksanakan, dan perubahan apa yang dihasilkan. Semakin besar amanah yang dihimpun, semakin besar pula kewajiban menjaga transparansi dan kualitas pelayanan. Akumulasi dana harus tetap menjaga ketentuan Menghimpun ZIS tidak berarti menyamakan seluruh ketentuan penggunaannya. Zakat merupakan kewajiban dengan syarat tertentu dan diperuntukkan bagi golongan penerima yang ditetapkan syariat. Infak dan sedekah memiliki ruang penggunaan yang lebih luas, dengan tetap memperhatikan amanah pemberi. Perbedaan ini harus dijaga dalam pengelolaan dana. Karena itu, masyarakat dapat memulai kebiasaan infak dan sedekah dari nominal yang mampu disisihkan. Adapun zakat harus ditunaikan sesuai kewajiban dan perhitungannya. Semangat mengumpulkan “uang receh” tidak boleh mengaburkan besarnya zakat yang wajib dibayarkan. Akumulasi yang kita dorong adalah penghimpunan kepedulian secara teratur, disertai pencatatan dan penyaluran sesuai ketentuan masing-masing dana. Dengan cara itu, manfaat bersama dapat diperbesar tanpa mengabaikan hak mustahik. Pemberdayaan membutuhkan pendampingan Keberhasilan program tidak cukup dinilai dari jumlah modal atau peralatan yang dibagikan. Pertanyaan yang perlu diajukan ialah apakah bantuan digunakan, apakah usaha berjalan, apakah pendapatan membaik, dan apakah keluarga menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhannya. Seorang pedagang membutuhkan kemampuan membedakan modal usaha dengan uang belanja keluarga. Peternak membutuhkan pengetahuan pemeliharaan dan akses pasar. Pelaku usaha rumahan membutuhkan mutu produk yang konsisten serta pelanggan yang berkelanjutan. Pendekatan yang mencakup permodalan, produksi, dan akses pasar juga digunakan dalam pemberdayaan peternak mustahik oleh BAZNAS. Ini menunjukkan pentingnya melihat usaha sebagai kegiatan yang memerlukan dukungan pada beberapa tahap. Pada saat yang sama, kebutuhan mendesak tetap harus dipenuhi. Keluarga yang sedang kelaparan, sakit, atau kehilangan tempat tinggal membutuhkan pertolongan segera. Bagi mustahik yang belum mampu bekerja, perlindungan sosial tetap penting. Program pemberdayaan perlu disesuaikan dengan keadaan, kemampuan, dan pilihan penerimanya. Dari mustahiq menjadi muzakki atau mutashaddiq Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Muzakki adalah orang yang berkewajiban menunaikan zakat setelah memenuhi ketentuannya. Sementara itu, mutashaddiq adalah orang yang bersedekah. Perjalanan dari penerima bantuan menuju kemandirian berlangsung bertahap. Sebuah keluarga dapat mulai mampu memenuhi kebutuhan pokok, kemudian mempunyai penghasilan yang lebih stabil, lalu memiliki ruang untuk membantu orang lain. Seseorang yang belum memenuhi syarat wajib zakat dapat menjadi mutashaddiq dengan bersedekah sesuai kemampuannya. Ketika kelak syarat kewajiban zakat terpenuhi, ia menjadi muzakki. Karena itu, perubahan tidak harus menunggu seseorang menjadi kaya. Kemampuan hidup lebih mandiri dan mulai berbagi juga merupakan kemajuan yang patut disyukuri. Tujuan mengantar mustahik menuju kemandirian telah menjadi bagian dari pembahasan dan pengalaman pemberdayaan BAZNAS. Namun, hasil setiap keluarga tentu berbeda dan perlu dinilai berdasarkan keadaan nyata, bukan sekadar harapan. Menghimpun kepedulian untuk NTB Bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat, semangat ini dapat diwujudkan dengan menunaikan zakat sesuai kewajiban serta membiasakan infak dan sedekah melalui BAZNAS. Kontribusi yang teratur memberi ruang bagi perencanaan program yang lebih berkesinambungan. Bagi kami di BAZNAS, kepercayaan tersebut harus dijawab dengan pelayanan yang mudah, pengelolaan yang amanah, penyaluran yang tepat, dan pendampingan yang sungguh-sungguh. Ukuran keberhasilan perlu mencakup perubahan kehidupan mustahik: kebutuhan yang lebih terpenuhi, usaha yang lebih kuat, dan ketergantungan terhadap bantuan yang berkurang. Jangan merasa kontribusi Anda terlalu kecil untuk berarti. Pemberian yang sederhana dapat menjadi bagian dari dukungan yang besar ketika dihimpun bersama. Setiap rupiah membawa amanah; setiap program harus menjaga harapan orang yang menerimanya. Mari tunaikan zakat dan himpun infak serta sedekah melalui BAZNAS. Semoga bintik-bintik kepedulian itu menjadi gelombang perubahan yang membuka kesempatan bagi mustahiq untuk hidup mandiri, menjadi mutashaddiq, dan pada waktunya menjadi muzakki.
ARTIKEL15/10/2026 | Humas BAZNAS NTB
Catatan Rakornas BAZNAS 2026 : KONSOLIDASI ZAKAT INDONESIA YANG PRODUKTIF DAN BERDAMPAK: SINERGI BAZNAS NTB DAN DESA BERDAYA MENUJU NTB BEBAS KEMISKINAN EKSTREM
Catatan Rakornas BAZNAS 2026 : KONSOLIDASI ZAKAT INDONESIA YANG PRODUKTIF DAN BERDAMPAK: SINERGI BAZNAS NTB DAN DESA BERDAYA MENUJU NTB BEBAS KEMISKINAN EKSTREM
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS Tahun 2026 mengusung tema “Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak”. Tema ini bukan sekadar agenda konsolidasi kelembagaan, melainkan momentum untuk memperkuat peran zakat sebagai instrumen strategis dalam mengatasi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama kemiskinan ekstrem. Rakornas BAZNAS 2026 yang diselenggarakan pada 13–15 Oktober 2026 di Jakarta menjadi ruang penting bagi seluruh jajaran BAZNAS di Indonesia untuk menyatukan visi, memperkuat tata kelola, dan memastikan pengelolaan zakat menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Arah ini sejalan dengan dorongan BAZNAS agar pengumpulan dan pendayagunaan zakat tidak berhenti pada capaian angka, tetapi semakin luas manfaatnya bagi kesejahteraan umat. Bagi BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tema tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan upaya mendukung program unggulan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yakni Desa Berdaya, khususnya dalam agenda pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis by name by address (BNBA). Di sinilah konsolidasi zakat menemukan makna strategisnya: memastikan dana umat hadir secara tepat sasaran, menjawab kebutuhan riil, serta mendorong keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan menuju kehidupan yang lebih mandiri dan bermartabat. Zakat Harus Menyentuh Orangnya, Bukan Sekadar Programnya Salah satu tantangan terbesar dalam pengentasan kemiskinan adalah memastikan intervensi benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan. Program yang dirancang dengan baik sekalipun tidak akan menghasilkan dampak optimal apabila tidak didasarkan pada data yang akurat dan pemahaman mendalam mengenai kondisi penerima manfaat. Karena itu, pendekatan BNBA menjadi sangat penting. Kemiskinan tidak cukup dipahami melalui angka statistik, jumlah desa, atau persentase penduduk miskin. Kemiskinan harus dilihat dari kondisi nyata setiap keluarga: bagaimana mereka memenuhi kebutuhan pangan, apakah memiliki rumah yang layak, bagaimana akses pendidikan dan kesehatan anak-anaknya, apa sumber penghasilannya, serta hambatan apa yang membuat mereka sulit meningkatkan kesejahteraan. Pendekatan ini sejalan dengan arah Program Desa Berdaya Pemerintah Provinsi NTB, yang menempatkan pembangunan desa sebagai fondasi pengurangan kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat. Program tersebut juga menekankan pendampingan keluarga, pengembangan mata pencaharian, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan. Bagi BAZNAS NTB, keselarasan tersebut membuka peluang besar untuk memperkuat sinergi. Zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang melengkapi intervensi pemerintah, sepanjang penyalurannya sesuai dengan ketentuan syariah, regulasi, serta kriteria penerima manfaat. Dengan demikian, orientasi program tidak semata-mata menyalurkan bantuan, melainkan memastikan setiap bantuan memiliki alasan yang jelas, sasaran yang tepat, dan tujuan perubahan yang terukur. Asesmen: Menentukan Bantuan Berdasarkan Kebutuhan dan Potensi Keluarga miskin tidak dapat diperlakukan dengan pendekatan yang seragam. Ada keluarga yang membutuhkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar karena belum mampu bekerja. Ada yang memiliki keterampilan, tetapi tidak mempunyai peralatan. Ada yang telah menjalankan usaha kecil, tetapi terkendala modal kerja dan pemasaran. Ada pula keluarga yang memiliki lahan, tetapi tidak mempunyai kemampuan produksi yang memadai. Oleh sebab itu, langkah awal yang perlu diperkuat dalam sinergi BAZNAS NTB dan Desa Berdaya adalah asesmen keluarga secara langsung. Asesmen bukan sekadar kegiatan mendata atau memverifikasi alamat. Asesmen harus mampu menjawab empat pertanyaan mendasar: apa persoalan utama keluarga, potensi apa yang dimiliki, bantuan apa yang paling sesuai, dan pendampingan apa yang dibutuhkan agar keluarga mampu mandiri. Dari proses tersebut, keluarga sasaran dapat dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dan kapasitasnya. Pertama, keluarga yang belum memiliki kemampuan ekonomi produktif dan masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Kelompok ini membutuhkan perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan mendesak, serta penguatan kapasitas secara bertahap sebelum diarahkan pada usaha produktif. Kedua, keluarga yang memiliki keterampilan dan kemauan bekerja, tetapi terkendala alat atau modal. Mereka dapat diarahkan pada bantuan peralatan kerja, modal usaha produktif, pelatihan, dan pendampingan sesuai bidang yang dikuasai. Ketiga, keluarga yang telah menjalankan usaha, tetapi belum berkembang. Kelompok ini memerlukan penguatan manajemen usaha, perbaikan kualitas produk, akses pasar, pencatatan keuangan, serta pengembangan jaringan pemasaran. Keempat, keluarga yang memiliki potensi pertanian, peternakan, perikanan, atau sumber daya ekonomi lokal. Mereka dapat dikembangkan melalui bantuan sarana produksi, pendampingan teknis, penguatan kelompok usaha, dan kemitraan pemasaran. Kelima, keluarga yang memiliki anggota usia produktif dengan potensi bekerja, tetapi belum memperoleh pekerjaan. Kelompok ini dapat diarahkan pada pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sertifikasi keterampilan, penempatan kerja, atau pengembangan usaha mandiri. Pemetaan tersebut harus disertai verifikasi status mustahik dan kondisi sosial ekonomi keluarga. Data BNBA menjadi dasar penentuan sasaran, sedangkan hasil asesmen menjadi dasar pemilihan intervensi. Keduanya saling melengkapi agar bantuan tidak hanya tepat orang, tetapi juga tepat bentuk dan tepat tujuan. Dari Bantuan Konsumtif Menuju Pemberdayaan Produktif Zakat memiliki dimensi sosial sekaligus ekonomi. Dalam situasi darurat, bantuan konsumtif sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup mustahik. Namun, bagi keluarga yang memiliki potensi untuk berkembang, dukungan tersebut perlu dihubungkan dengan proses pemberdayaan yang berkelanjutan. BAZNAS NTB dapat memperkuat sejumlah model intervensi produktif yang terintegrasi dengan potensi desa dan hasil asesmen keluarga. Pertama, usaha mikro keluarga. Keluarga yang memiliki pengalaman berdagang dapat difasilitasi dengan gerobak usaha, peralatan kerja, bahan baku awal, atau modal produktif sesuai kebutuhan dan ketentuan penyaluran zakat. Usaha yang dikembangkan harus mempertimbangkan lokasi, daya beli masyarakat, persaingan, serta peluang pasar agar bantuan tidak berakhir menjadi aset yang tidak dimanfaatkan. Kedua, pertanian dan peternakan produktif. Keluarga yang memiliki lahan atau akses terhadap lahan dapat didampingi dalam budidaya tanaman pangan, hortikultura, peternakan skala rumah tangga, atau kegiatan pertanian lain yang sesuai dengan kondisi setempat. Intervensi perlu mencakup sarana produksi, pengetahuan teknis, pengendalian risiko, dan kepastian pasar. Ketiga, pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Desa yang memiliki potensi jagung, ikan, hasil kebun, atau komoditas lokal lainnya dapat mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran produk bernilai tambah. Pendekatan ini berpeluang menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat rantai ekonomi lokal. Keempat, pelatihan keterampilan dan akses kerja. Tidak semua keluarga miskin harus diarahkan menjadi pengusaha. Bagi mereka yang lebih sesuai bekerja sebagai tenaga terampil, program dapat difokuskan pada pelatihan yang relevan, seperti pertukangan, pengelasan, menjahit, tata boga, teknisi, atau keterampilan lain berdasarkan kebutuhan pasar. Keberhasilannya diukur dari kemampuan memperoleh pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Kelima, penguatan usaha kelompok dan rantai pemasaran. Mustahik dengan jenis usaha yang sama dapat difasilitasi untuk membangun kelompok produksi, melakukan pembelian bahan baku bersama, meningkatkan kualitas produk, serta mengakses pasar yang lebih luas. Kemitraan dengan koperasi, BUMDes, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, dan pihak swasta dapat memperkuat keberlanjutan usaha. Semua intervensi tersebut tidak harus diberikan sekaligus kepada setiap keluarga. Pilihannya harus berdasarkan asesmen, kelayakan usaha, kapasitas penerima manfaat, dan peluang keberlanjutan. Untuk mustahik yang belum siap menjalankan usaha, penguatan kebutuhan dasar dan kapasitas keluarga harus menjadi prioritas. Dengan pendekatan demikian, zakat produktif bukan sekadar bantuan modal, melainkan proses membangun kemampuan keluarga agar dapat mengelola sumber penghidupan secara mandiri. Desa Berdaya sebagai Ruang Kolaborasi Zakat dan Pembangunan Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga saja. Pemerintah memiliki kewenangan dan program pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, serta pengembangan ekonomi. BAZNAS memiliki mandat mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan umat sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Keduanya dapat saling menguatkan melalui pembagian peran yang jelas. Dalam kerangka Desa Berdaya, pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat membantu menyediakan data sasaran, mengoordinasikan layanan dasar, menghubungkan keluarga dengan program pembangunan, serta membuka akses terhadap potensi dan pasar lokal. BAZNAS NTB dapat memberikan dukungan kepada mustahik yang memenuhi kriteria melalui program perlindungan dan pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan hasil asesmen. BAZNAS kabupaten/kota dan pendamping desa dapat memperkuat verifikasi, pendampingan, serta pemantauan perkembangan keluarga. Sinergi ini juga perlu melibatkan organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan syariah, komunitas, dan masyarakat setempat. Setiap pihak perlu bekerja berdasarkan data yang disepakati, menghindari tumpang tindih bantuan, dan mengarahkan dukungan pada perubahan kondisi keluarga. Namun, konsolidasi tidak boleh dimaknai sebagai pencampuran sumber dana dan kewenangan. Dana zakat tetap harus disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariah. Integrasi dilakukan pada perencanaan, pemetaan kebutuhan, pendampingan, kemitraan, dan evaluasi dampak, dengan tata kelola serta pertanggungjawaban keuangan masing-masing lembaga tetap terjaga. Dengan cara ini, Desa Berdaya dapat menjadi ruang kolaborasi yang menghubungkan sumber daya pembangunan dengan kebutuhan keluarga secara lebih presisi. Mengukur Keberhasilan dari Perubahan Kehidupan Keberhasilan program zakat produktif tidak cukup diukur dari jumlah dana yang tersalurkan, jumlah paket bantuan yang diberikan, atau banyaknya penerima manfaat yang tercatat. Ukuran yang lebih penting adalah perubahan nyata yang dialami keluarga setelah menerima intervensi. Karena itu, BAZNAS NTB perlu memperkuat sistem pemantauan berbasis kondisi awal dan kondisi setelah program. Indikatornya antara lain peningkatan pendapatan keluarga, keberlangsungan usaha, pertumbuhan aset produktif, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, keberlanjutan pendidikan anak, akses terhadap layanan kesehatan, dan berkurangnya kerentanan ekonomi. Pemantauan dapat dilakukan secara berkala dengan melibatkan pendamping, pemerintah desa, dan pengelola program. Apabila usaha tidak berkembang, perlu diketahui penyebabnya. Apabila bantuan belum menghasilkan peningkatan pendapatan, program harus dievaluasi dan diperbaiki, bukan sekadar dinyatakan selesai setelah bantuan diserahkan. Tujuan akhirnya adalah graduasi, yaitu proses ketika keluarga mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi sehingga tidak lagi berada dalam kemiskinan ekstrem berdasarkan kriteria yang berlaku. Penetapan keberhasilan tersebut harus mengacu pada indikator resmi dan verifikasi kondisi riil, bukan semata-mata berdasarkan pengakuan bahwa usaha telah berjalan. Bagi keluarga yang berkembang lebih jauh, zakat diharapkan dapat menjadi jalan menuju kemandirian. Mustahik yang sebelumnya membutuhkan bantuan dapat tumbuh menjadi individu produktif yang mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, berkontribusi kepada masyarakat, dan pada tahap tertentu berpotensi menjadi muzaki. Inilah dampak zakat yang sesungguhnya: tidak berhenti pada bantuan hari ini, tetapi menciptakan perubahan kehidupan untuk masa depan. Konsolidasi Zakat Harus Berujung pada Aksi Nyata Rakornas BAZNAS 2026 seharusnya menjadi momentum untuk menerjemahkan konsolidasi nasional ke dalam langkah nyata di daerah. Bagi BAZNAS NTB, salah satu wujud konkret dari agenda tersebut adalah memperkuat sinergi dengan Program Desa Berdaya melalui pengentasan kemiskinan berbasis BNBA, asesmen keluarga, pemberdayaan produktif, dan pendampingan yang terukur. Arah kerja ini perlu diwujudkan melalui beberapa langkah: menyepakati mekanisme koordinasi dan penggunaan data bersama; memetakan kebutuhan serta potensi ekonomi keluarga sasaran; menyusun paket intervensi berdasarkan hasil asesmen; menghubungkan mustahik dengan pasar dan kemitraan usaha; serta membangun sistem pemantauan untuk menilai perubahan kondisi keluarga. Semua itu membutuhkan komitmen kelembagaan, kapasitas amil dan pendamping, dukungan muzaki, serta keterlibatan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi prinsip utama agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat semakin kuat. Zakat yang produktif bukan sekadar zakat yang digunakan untuk kegiatan ekonomi. Zakat menjadi produktif ketika mampu membangun kapasitas manusia, membuka peluang penghidupan, memperkuat ketahanan keluarga, dan menciptakan kemandirian. Sementara itu, zakat yang berdampak adalah zakat yang manfaatnya dapat dibuktikan melalui perubahan nyata pada kehidupan mustahik. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BAZNAS bukan hanya seberapa besar dana zakat yang berhasil dihimpun, tetapi juga seberapa jauh dana tersebut mampu menjawab kebutuhan umat dan mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Konsolidasi zakat Indonesia harus menghadirkan satu tujuan bersama: memastikan setiap rupiah dana umat dikelola secara amanah dan memberikan manfaat nyata. Melalui sinergi BAZNAS NTB dan Desa Berdaya, zakat diharapkan menjadi kekuatan strategis untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, membangun keluarga yang mandiri, dan mewujudkan NTB yang makmur serta berdaya saing. Sebab, pada hakikatnya, zakat tidak hanya hadir untuk meringankan beban mereka yang miskin, tetapi juga membuka jalan agar mereka mampu bangkit, berdaya, dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
ARTIKEL15/10/2026 | Humas BAZNAS NTB
Program MAHYANI BAZNAS NTB Mengentaskan Kemiskinan melalui Rumah Layak Huni dan Sanitasi
Program MAHYANI BAZNAS NTB Mengentaskan Kemiskinan melalui Rumah Layak Huni dan Sanitasi
Rumah merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas kehidupan keluarga. Di dalam rumah, anak-anak tumbuh, orang tua beristirahat setelah bekerja, dan keluarga membangun harapan untuk masa depan. Ketika tempat tinggal tidak aman, sempit, atau tidak memiliki sanitasi yang memadai, keluarga menghadapi kesulitan yang melampaui persoalan bangunan. Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan perlu menjangkau kondisi tempat tinggal. Keluarga miskin membutuhkan kesempatan untuk menempati rumah yang lebih layak, memiliki fasilitas kebersihan yang memadai, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih bermartabat. Program MAHYANI BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pembangunan rumah layak huni beserta fasilitas mandi, cuci, dan kakus atau MCK. Pada tahun 2026, Program MAHYANI BAZNAS NTB mencakup pembangunan 300 rumah, dengan prioritas pada wilayah sasaran Program Desa Berdaya Pemerintah Provinsi NTB. Bantuan diarahkan kepada keluarga yang telah melalui survei faktual dan dinilai layak untuk menerima dukungan. Dengan pendekatan ini, pembangunan rumah dihubungkan langsung dengan kebutuhan keluarga dan agenda pengentasan kemiskinan di daerah. Kondisi rumah sebagai petunjuk kerentanan keluarga Dalam daftar 14 kriteria rumah tangga miskin yang selama ini dikenal dalam pendataan bantuan, kondisi hunian serta keterbatasan fasilitas dasar menjadi bagian penting untuk diperhatikan. Di antaranya adalah luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang; lantai berbahan tanah, bambu, atau kayu berkualitas rendah; serta dinding dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa plester. Keterbatasan lainnya berkaitan dengan sanitasi dan utilitas. Kondisi tersebut meliputi tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau masih berbagi dengan rumah tangga lain, penerangan yang belum menggunakan listrik, serta sumber air minum dari sumur atau mata air tidak terlindung, sungai, atau air hujan. Penggunaan kayu bakar, arang, atau minyak tanah sebagai bahan bakar memasak juga termasuk dalam daftar tersebut. Ciri-ciri itu perlu dibaca bersama keadaan ekonomi dan kebutuhan nyata keluarga. Jenis bahan bangunan atau bahan bakar saja tidak cukup untuk menetapkan seseorang sebagai keluarga miskin. Dalam pengukuran kemiskinan makro, BPS menggunakan pengeluaran per kapita dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sementara dalam penentuan bantuan rumah, penilaian lapangan diperlukan untuk memahami kelayakan hunian dan kemampuan keluarga memperbaikinya. Bagi MAHYANI, perhatian terhadap kondisi rumah menjadi dasar untuk mengenali kebutuhan yang paling mendesak. Keluarga yang tidak mampu memperbaiki lantai, dinding, atap, atau menyediakan fasilitas sanitasi membutuhkan dukungan yang sesuai dengan persoalan tersebut. Rumah dan MCK sebagai satu kesatuan Pembangunan rumah perlu berjalan bersama penyediaan MCK. Bangunan yang lebih baik akan memberikan manfaat lebih utuh ketika penghuninya juga memiliki fasilitas untuk menjaga kebersihan dan memenuhi kebutuhan sanitasi sehari-hari. MCK yang berfungsi membantu keluarga memiliki ruang yang lebih layak untuk mandi, mencuci, dan buang air besar. Karena itu, pelaksanaannya perlu memperhatikan ketersediaan air, saluran pembuangan, serta pengelolaan limbah yang sesuai. Kelengkapan bangunan harus diikuti kepastian bahwa fasilitas tersebut benar-benar dapat digunakan. Hal serupa berlaku pada rumah. Perbaikan perlu memperhatikan keamanan bangunan, kondisi lantai dan dinding, perlindungan dari cuaca, serta pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai. Setiap pekerjaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan hasil survei dan ketentuan teknis program. Dengan pendekatan tersebut, MAHYANI dapat membantu memperbaiki kondisi hidup keluarga secara langsung. Rumah memberi perlindungan, sedangkan sanitasi yang memadai mendukung kebersihan dan kenyamanan. Keduanya menjadi bekal dasar bagi keluarga untuk menjalani kegiatan sehari-hari dengan lebih baik. Survei faktual menjaga ketepatan sasaran Keterbatasan dana dan banyaknya kebutuhan masyarakat menuntut proses pemilihan penerima yang cermat. Survei faktual menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi ketentuan sebagai penerima. Survei perlu melihat keadaan bangunan secara langsung, jumlah penghuni, kondisi sanitasi, kemampuan ekonomi, serta kebutuhan perbaikan. Kejelasan status tanah dan rumah juga perlu diperiksa sesuai persyaratan program agar pembangunan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Praktik verifikasi tersebut telah terlihat dalam kolaborasi BAZNAS Provinsi NTB dan BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat. Publikasi resmi BAZNAS NTB mencatat pelaksanaan survei kelayakan calon penerima MAHYANI untuk melihat kondisi riil hunian dan menilai kebutuhan mustahik secara objektif. Hasil survei harus menjadi dasar keputusan, disertai dokumentasi yang memadai. Dalam pelaksanaan pembangunan, pengawasan mutu dan pemeriksaan hasil pekerjaan perlu dilakukan agar rumah serta MCK yang diserahkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan oleh keluarga penerima. Memperkuat Desa Berdaya dari rumah keluarga Prioritas MAHYANI pada sasaran Desa Berdaya memperkuat hubungan antara pembangunan desa dan perbaikan kehidupan keluarga. Potensi ekonomi desa akan lebih bermakna ketika keluarga paling rentan juga memperoleh dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sinergi antara BAZNAS, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pendamping perlu membantu menyelaraskan penerima serta jenis dukungan. MAHYANI berfokus pada rumah dan MCK, sementara kebutuhan listrik, air minum, pendidikan, kesehatan, atau penghidupan dapat dihubungkan dengan layanan dan program lain sesuai kewenangan masing-masing. Pembangunan 300 rumah pada tahun 2026 perlu dilihat sebagai amanah untuk menghadirkan perubahan yang nyata. Ukuran keberhasilannya mencakup rumah yang aman ditempati, MCK yang berfungsi, dan manfaat yang dirasakan keluarga. Pencatatan kondisi sebelum dan sesudah bantuan akan membantu menilai perubahan tersebut. Perbaikan rumah merupakan bagian penting dari pengentasan kemiskinan, tetapi keluarga tetap membutuhkan dukungan penghidupan agar kesejahteraannya berkelanjutan. Karena itu, MAHYANI perlu ditempatkan dalam sinergi pemberdayaan yang lebih luas. Melalui Program MAHYANI, amanah zakat, infak, dan sedekah diwujudkan menjadi perlindungan yang dekat dengan kehidupan mustahik. Ketika keluarga dapat menempati rumah yang lebih layak dan menggunakan sanitasi yang memadai, mereka memperoleh dasar kehidupan yang lebih baik. Dari rumah yang aman dan bermartabat itulah harapan untuk keluar dari kemiskinan dapat terus diperkuat.
ARTIKEL14/10/2026 | Humas BAZNAS NTB
Program Vokasi BAZNAS Provinsi NTB sebagai Upaya Nyata Zakat Memberdayakan Ummat
Program Vokasi BAZNAS Provinsi NTB sebagai Upaya Nyata Zakat Memberdayakan Ummat
Zakat memiliki kekuatan besar untuk membantu umat keluar dari kesulitan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Bagi mustahik, manfaat zakat dapat hadir dalam bentuk terpenuhinya kebutuhan dasar, terbukanya kesempatan belajar, serta tersedianya bekal untuk bekerja dan berusaha. Melalui pengelolaan yang tepat, zakat mampu menjadi penggerak perubahan dalam kehidupan keluarga. Semangat itulah yang mendasari Program Vokasi BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melalui pelatihan keterampilan serta pemberian alat produksi dan peralatan servis, program ini membuka jalan bagi mustahik untuk mengembangkan kemampuan, memperoleh penghasilan, dan membangun kemandirian. Inilah makna nyata Zakat Memberdayakan Ummat: dana umat diolah menjadi kesempatan bagi penerima manfaat untuk memperbaiki kehidupannya dengan kemampuan sendiri. Bidang keterampilan yang menjadi perhatian meliputi servis AC, pertukangan bangunan, bengkel motor, pembuatan roti dan kue, menjahit, pengelasan, serta juru sembelih halal. Ragam bidang tersebut menghadirkan pilihan penghidupan yang dapat disesuaikan dengan minat, kemampuan, dan peluang kerja di lingkungan peserta. Bantuan konsumtif dan produktif saling melengkapi Bantuan konsumtif atau karitatif tetap memiliki peran penting. Keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, menghadapi musibah, atau belum mampu bekerja memerlukan pertolongan langsung. Dukungan tersebut menjaga keberlangsungan hidup dan membantu mustahik melewati keadaan yang mendesak. Bagi mustahik yang memiliki kemampuan untuk bekerja, bantuan produktif dapat menjadi langkah berikutnya. Pelatihan memberi pengetahuan dan keterampilan, sementara alat kerja membantu mereka mempraktikkan kemampuan itu untuk menghasilkan barang atau memberikan layanan. Keduanya memperkuat kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat perlu mengikuti keadaan penerima. Kebutuhan dasar tetap diperhatikan, sedangkan potensi produktif dikembangkan sesuai kesiapan masing-masing. Tujuannya adalah membantu keluarga bergerak menuju kondisi yang lebih aman dan mandiri secara bertahap. Keterampilan yang membuka jalan penghidupan Pelatihan servis AC membekali peserta untuk menekuni layanan pemasangan, perawatan, dan perbaikan sesuai kompetensinya. Keterampilan ini dapat menjadi bekal bekerja pada penyedia jasa atau merintis layanan mandiri. Ketelitian, keselamatan kerja, dan kejujuran dalam melayani pelanggan harus menjadi bagian dari pembelajaran. Bagi tukang bangunan dan tukang las, peningkatan keterampilan membantu memperbaiki mutu pekerjaan serta kesiapan menerima pesanan. Peserta perlu dibiasakan bekerja dengan ukuran yang tepat, menggunakan bahan secara efisien, dan mengutamakan keselamatan. Hasil kerja yang baik menjadi dasar untuk membangun kepercayaan pelanggan. Di bidang bengkel motor, keterampilan perawatan dan perbaikan kendaraan dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan. Kemampuan teknis perlu berjalan bersama sikap bertanggung jawab: menjelaskan kondisi kendaraan dengan jujur, menjaga kualitas pekerjaan, dan menetapkan biaya layanan secara wajar. Pelatihan pembuatan roti dan kue memberi bekal untuk mengembangkan usaha pangan, termasuk usaha dari rumah. Peserta perlu memahami proses produksi, kebersihan, pengemasan, serta perhitungan biaya agar produk yang dihasilkan memiliki mutu dan harga yang sesuai. Keterampilan menjahit juga membuka kesempatan melalui jasa perbaikan pakaian, pembuatan busana, atau pengerjaan pesanan sesuai kemampuan peserta. Sementara itu, pelatihan juru sembelih halal menghubungkan keterampilan kerja dengan tanggung jawab keagamaan. Kompetensi yang dikembangkan perlu memperhatikan ketentuan penyembelihan, kebersihan, keselamatan, serta penanganan hewan yang baik. Kemampuan tersebut dapat mendukung pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan kurban maupun kebutuhan penyembelihan lainnya, sesuai kewenangan dan kompetensi yang dimiliki. Seluruh bidang ini membutuhkan latihan yang memadai. Peserta perlu memahami batas kemampuannya dan terus meningkatkan keterampilan sebelum menerima pekerjaan yang lebih kompleks. Profesionalitas tumbuh melalui praktik, pengalaman, dan kemauan belajar. Alat kerja sebagai jembatan menuju usaha Salah satu hambatan yang sering dihadapi mustahik adalah keterbatasan sarana untuk memulai. Seseorang dapat memiliki semangat dan keterampilan, tetapi belum mampu membeli alat yang dibutuhkan. Karena itu, pemberian alat produksi dan peralatan servis menjadi bagian penting dari pemberdayaan. Pola tersebut telah diwujudkan BAZNAS Provinsi NTB dalam pelatihan servis AC, menjahit, dan pembuatan roti. Publikasi resmi lembaga mencatat dukungan peralatan servis AC, mesin jahit beserta perlengkapannya, serta mixer dan oven untuk peserta pelatihan pembuatan roti. Dukungan ini membantu menghubungkan hasil pelatihan dengan kesiapan memulai kegiatan produktif. Alat kerja perlu diberikan sesuai kebutuhan, kemampuan penggunaan, dan rencana usaha penerima. Peralatan yang tepat akan lebih bermanfaat apabila peserta memahami cara mengoperasikan, merawat, serta memanfaatkannya secara aman. Bantuan kemudian menjadi modal kerja yang digunakan untuk menghasilkan nilai ekonomi. Pendampingan setelah pelatihan juga perlu diperkuat. Peserta membutuhkan bimbingan untuk mendapatkan pelanggan pertama, menghitung biaya, menentukan harga, mengelola uang usaha, dan menjaga mutu layanan. Kerja sama dengan lembaga pelatihan, tenaga ahli, pelaku usaha, serta jejaring masyarakat dapat membantu membuka akses tersebut. Ukuran keberhasilan program perlu mencakup perubahan setelah pelatihan. Apakah keterampilan digunakan? Apakah alat bantuan berfungsi dan dimanfaatkan? Apakah peserta memperoleh pekerjaan atau pesanan? Apakah pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga meningkat? Jawaban atas pertanyaan ini menjadi dasar untuk menilai hasil dan memperbaiki pendampingan. Dari mustahik menuju muzakki atau mutashaddiq Visi transformasi mustahik menjadi muzakki atau mutashaddiq merupakan arah penting pemberdayaan BAZNAS Provinsi NTB. Mustahik adalah penerima zakat yang berhak sesuai ketentuan. Muzakki adalah pihak yang menunaikan zakat ketika telah memenuhi persyaratannya. Adapun mutashaddiq adalah orang yang bersedekah. Perubahan tersebut merupakan proses yang bertahap. Peserta dapat mulai dari menguasai keterampilan, memperoleh pekerjaan, memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih baik, lalu membangun penghasilan yang semakin stabil. Ketika persyaratan kewajiban zakat terpenuhi, mereka dapat menjadi muzakki. Kesediaan bersedekah juga dapat tumbuh sesuai kemampuan, tanpa membebani kebutuhan dasar keluarga. Semangat berbagi perlu ditumbuhkan sebagai kesadaran dan rasa syukur. Bantuan zakat tidak boleh dimaknai sebagai utang yang harus dikembalikan melalui sedekah. Harapannya, penerima yang semakin berdaya dapat ikut membantu orang lain secara sukarela dan bertanggung jawab. Program Vokasi BAZNAS Provinsi NTB membawa harapan tersebut melalui kerja yang konkret: membekali keterampilan, menyediakan alat, dan memperkuat jalan menuju penghasilan. Ketika seorang mustahik mampu bekerja lebih terampil, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya, zakat telah menghadirkan perubahan yang berarti. Dari perubahan itulah tumbuh peluang untuk memperluas kebaikan kepada sesama.
ARTIKEL14/10/2026 | Humas BAZNAS NTB
Mengapa Perintah Salat Beriringan dengan Perintah Zakat
Mengapa Perintah Salat Beriringan dengan Perintah Zakat
Dalam Al-Qur’an, perintah mendirikan salat berulang kali hadir bersama perintah menunaikan zakat. Kedekatan ini mengajak kita memahami bahwa pengabdian kepada Allah harus membentuk perilaku manusia, termasuk cara memperlakukan harta dan memenuhi hak sesama. Salat dan zakat sama-sama merupakan ibadah kepada Allah, dengan bentuk pengamalan dan manfaat yang saling melengkapi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43: Ayat tersebut menyandingkan dua kewajiban secara tegas. Dari penyandingan ini, serta penjelasan ayat dan hadis lainnya, kita dapat memahami beberapa hikmah: ketundukan kepada Allah, pembentukan akhlak, dan tanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat merupakan bagian dari pengamalan agama yang utuh. Dua kewajiban dalam satu pengabdian Surah Al-Bayyinah ayat 5 memuat perintah menyembah Allah dengan ikhlas, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, lalu menyebutnya sebagai agama yang lurus. Dengan demikian, zakat bukan sekadar kegiatan sosial. Zakat adalah ketaatan kepada Allah yang pelaksanaannya membawa manfaat bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Salat pun tidak berhenti pada gerakan dan bacaan, tetapi semestinya mendidik pelakunya untuk hidup dalam ketaatan. (QS. Al-Bayyinah [98]: 5). Kedudukan keduanya diperkuat oleh hadis sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Islam dibangun di atas lima dasar: syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Ini merupakan ringkasan makna hadis riwayat al-Bukhari nomor 8. Salat dan zakat termasuk dasar bangunan Islam, sehingga masing-masing perlu ditunaikan sesuai ketentuannya. Karena itu, kesungguhan menjaga salat sepatutnya berjalan bersama kesungguhan memenuhi kewajiban zakat ketika syaratnya terpenuhi. Zakat tidak menggantikan salat, dan pelaksanaan salat tidak menggugurkan kewajiban zakat. Mendidik jiwa dan memperbaiki akhlak Salat membiasakan seorang Muslim mengingat Allah, menata waktu, dan merendahkan diri di hadapan-Nya. Allah menegaskan bahwa salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pesan ini mengajak kita menilai pengamalan salat melalui kesungguhan memperbaiki perilaku sehari-hari. Kejujuran dalam bekerja, kehati-hatian mencari rezeki, dan penghormatan terhadap hak orang lain perlu tumbuh bersama ibadah yang kita kerjakan. (QS. Al-‘Ankabut [29]: 45). Sementara itu, zakat mendidik manusia agar tidak dikuasai kecintaan terhadap harta. Allah berfirman dalam penggalan surah At-Taubah ayat 103: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka.” (Penggalan terjemahan QS. At-Taubah [9]: 103). Perintah ini menunjukkan dimensi penyucian dalam zakat. Salah satu pelajaran yang dapat kita renungkan ialah bahwa menunaikan zakat melatih keikhlasan dan membantu mengikis kekikiran. Seorang Muslim belajar mensyukuri rezeki dengan memenuhi kewajiban yang Allah tetapkan atas hartanya. Dalam pengertian ini, salat dan zakat sama-sama mendidik jiwa agar lebih taat dan lebih bertanggung jawab. Memenuhi hak orang yang membutuhkan Hubungan salat dan zakat juga tampak dalam pesan Rasulullah SAW ketika mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, Nabi memerintahkan agar masyarakat terlebih dahulu diajak kepada syahadat. Setelah itu, mereka diberi penjelasan tentang kewajiban salat lima waktu, kemudian kewajiban zakat. (HR. al-Bukhari no. 1395; ringkasan makna hadis). Tentang arah penyaluran zakat, penggalan sabda beliau berbunyi: Hadis ini memperlihatkan bahwa ibadah memiliki konsekuensi terhadap kehidupan bersama. Harta orang yang telah memenuhi syarat wajib zakat mengandung kewajiban yang harus ditunaikan. Penyalurannya membantu memenuhi kebutuhan orang yang berhak, sekaligus menguatkan kepedulian dalam masyarakat. Penerima zakat juga tidak ditentukan semata-mata menurut keinginan pemberi. Surah At-Taubah ayat 60 menetapkan delapan golongan penerima: fakir, miskin, amil, mualaf, untuk pembebasan hamba sahaya, orang berutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Penyaluran kepada setiap golongan tetap harus memperhatikan ketentuan syariat. (QS. At-Taubah [9]: 60). Menghidupkan pesan salat dan zakat di NTB Dalam kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat, pesan tersebut dapat kita wujudkan melalui pendidikan zakat yang mudah dipahami dan pelayanan yang memudahkan muzaki memenuhi kewajibannya. Masjid dan majelis taklim dapat menjadi tempat untuk menjelaskan jenis harta yang wajib dizakati, syarat kewajibannya, serta hak para mustahik. Pada saat yang sama, pengelolaan zakat membutuhkan amanah, ketelitian, dan pertanggungjawaban. Bagi BAZNAS, pesan ini patut menjadi pedoman untuk melayani muzaki dan menjaga hak mustahik. Bantuan harus disalurkan sesuai ketentuan dan kebutuhan penerima. Upaya pemberdayaan pun perlu mempertimbangkan keadaan mustahik agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Penyandingan salat dan zakat tidak berarti keduanya memiliki syarat dan waktu pelaksanaan yang sama. Zakat ditunaikan sesuai jenis dan ketentuannya; nisab dan haul berlaku pada jenis harta tertentu. Pemahaman yang benar membantu masyarakat menunaikan kewajiban dengan tepat, tanpa menyamakan zakat dengan setiap bentuk pemberian sukarela. Mengapa perintah salat beriringan dengan perintah zakat? Di antara hikmah yang dapat kita pahami ialah bahwa Islam membimbing manusia untuk mengabdi kepada Allah sekaligus bertanggung jawab atas kehidupan sesama. Salat mendidik ketundukan dan akhlak; zakat mewujudkan ketaatan melalui pemenuhan kewajiban atas harta. Keduanya mengajak kita menjadikan iman hadir dalam tindakan sehari-hari. Marilah kita menjaga salat dengan sungguh-sungguh dan menunaikan zakat ketika kewajibannya telah terpenuhi. Semoga ibadah yang kita kerjakan membentuk pribadi yang jujur, amanah, dan peduli, serta membawa manfaat bagi masyarakat.
ARTIKEL14/10/2026 | Humas BAZNAS NTB
Fungsi Satuan Audit Internal dalam Menjaga Prinsip 3A dan Marwah BAZNAS Provinsi NTB
Fungsi Satuan Audit Internal dalam Menjaga Prinsip 3A dan Marwah BAZNAS Provinsi NTB
Kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga dalam setiap kegiatan BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dana zakat, infak, dan sedekah yang dititipkan masyarakat membawa kewajiban untuk dikelola secara benar, disalurkan kepada penerima yang berhak, dan dipertanggungjawabkan dengan jujur. Karena itu, keberhasilan BAZNAS perlu dinilai dari manfaat program sekaligus kualitas tata kelola yang menopangnya. Di sinilah Satuan Audit Internal atau SAI memiliki peran yang sangat penting. SAI membantu menjaga marwah lembaga melalui pemeriksaan yang objektif, penilaian terhadap pengendalian internal, serta rekomendasi perbaikan. Kehadirannya memperkuat upaya agar pelaksanaan program kerja BAZNAS Provinsi NTB berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariat. BAZNAS menegaskan prinsip 3A sebagai landasan pengelolaan dana umat, yaitu Aman Syariat, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Ketiga prinsip tersebut harus hadir dalam keputusan dan tindakan sehari-hari. SAI menjadi salah satu unsur penting untuk mengawal penerapannya melalui fungsi audit internal. Memeriksa proses dan mendorong perbaikan Ruang lingkup audit internal BAZNAS provinsi mencakup audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan. Cakupan ini menunjukkan bahwa perhatian SAI menjangkau angka keuangan, proses kerja, kualitas pelaksanaan, serta ketaatan terhadap ketentuan. Kegiatan audit meliputi penyiapan program pemeriksaan, pelaksanaan audit, penyusunan laporan hasil audit, dan dukungan persiapan audit eksternal. Dalam penerapannya di BAZNAS Provinsi NTB, pemeriksaan perlu membantu menjawab pertanyaan yang konkret. Apakah penerimaan dana tercatat dengan benar? Apakah pengeluaran didukung bukti yang memadai? Apakah keputusan penyaluran mengikuti prosedur? Apakah bantuan diterima oleh mustahik yang sesuai? Apakah pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan? Jawaban atas pertanyaan tersebut harus dibangun dari bukti. Dokumen, catatan transaksi, konfirmasi penerima, dan pemeriksaan lapangan sesuai kebutuhan memberikan dasar bagi kesimpulan audit. Temuan kemudian harus diarahkan menjadi perbaikan yang jelas, memiliki penanggung jawab, dan dapat dipantau penyelesaiannya. Mengawal Aman Syariat Aman Syariat menuntut agar pengelolaan zakat mengikuti ketentuan agama. Dalam pelaksanaan program, perhatian terhadap kesesuaian syariat perlu hadir sejak pengumpulan, pencatatan, penetapan penerima, hingga pendistribusian dan pendayagunaan dana. SAI dapat mendukung kepatuhan tersebut dengan menguji apakah prosedur kerja dan bukti pelaksanaan telah mengikuti ketentuan syariat yang menjadi acuan lembaga. Pemeriksaan perlu memperhatikan dasar penetapan mustahik, peruntukan dana, serta pencatatan yang membedakan zakat dari infak dan sedekah sesuai ketentuan masing-masing. Sebagai contoh, pemeriksaan bantuan produktif perlu menelusuri kelayakan penerima sebagai mustahik dan kesesuaian penggunaan dananya. Bantuan yang terlihat bermanfaat tetap memerlukan dasar penyaluran yang benar dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menjalankan peran ini, SAI perlu berkoordinasi dengan pihak yang berwenang dalam pengawasan atau penilaian syariat. SAI menguji kepatuhan sesuai mandatnya, sedangkan penetapan fatwa dan penilaian syariat yang menjadi kewenangan pihak lain tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Hubungan tersebut memperkuat pengawasan tanpa mencampuradukkan kewenangan. Mengawal Aman Regulasi Aman Regulasi berarti seluruh kegiatan pengelolaan dana umat harus mengikuti peraturan yang berlaku dan ketentuan internal yang sah. Niat membantu masyarakat perlu diwujudkan melalui keputusan, prosedur, dan pertanggungjawaban yang tertib. Dalam hal ini, SAI berperan menilai kepatuhan pelaksanaan kegiatan terhadap acuan yang relevan, termasuk rencana kerja dan anggaran, prosedur persetujuan, pencatatan transaksi, serta pelaporan. Pemeriksaan juga perlu memperhatikan kejelasan pembagian tugas agar proses pengusulan, persetujuan, pembayaran, dan pemeriksaan memiliki pengendalian yang memadai. Bagi bidang pendistribusian dan pendayagunaan, fungsi tersebut sangat membantu menjaga ketepatan pelaksanaan program. Dasar pemilihan penerima, hasil verifikasi, bukti penyerahan, dan laporan penggunaan bantuan perlu tersedia dan konsisten. Ketertiban ini melindungi hak mustahik sekaligus memperkuat pertanggungjawaban para amil. Pengawasan yang baik juga membantu mengenali kelemahan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Oleh karena itu, rekomendasi SAI perlu digunakan untuk menyempurnakan prosedur, memperjelas kewenangan, dan meningkatkan kedisiplinan administrasi. Mengawal Aman NKRI Aman NKRI menempatkan pengelolaan zakat dalam semangat kemaslahatan masyarakat dan tanggung jawab kebangsaan. BAZNAS telah mengaitkan prinsip ini dengan pentingnya menjaga sumber serta penyaluran dana dan memperkuat moderasi dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Dalam konteks audit internal, SAI perlu menilai pengendalian yang membantu mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan kerja sama program memiliki tujuan serta pertanggungjawaban yang jelas. Identitas mitra, alur penyaluran, dan bukti penggunaan dana perlu diperhatikan sesuai tingkat risiko dan kewenangan lembaga. Pelaksanaan program BAZNAS Provinsi NTB harus menjaga martabat penerima manfaat dan memperkuat kepedulian sosial. Ketepatan penyaluran serta pengawasan yang bertanggung jawab membantu memastikan dana umat digunakan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan. Menjaga transparansi dan akuntabilitas Transparansi membutuhkan informasi yang benar, dapat ditelusuri, dan disampaikan melalui mekanisme yang tepat. Akuntabilitas menuntut kejelasan mengenai siapa yang mengambil keputusan, apa dasarnya, bagaimana dana digunakan, dan apa hasilnya. SAI membantu memperkuat keduanya dengan menguji keandalan catatan dan bukti pendukung. Publikasi kegiatan perlu bertumpu pada data yang akurat, sementara laporan pertanggungjawaban harus selaras dengan keadaan sebenarnya. Keterbukaan juga perlu menjaga kerahasiaan data pribadi muzaki dan mustahik. Objektivitas SAI harus dipelihara. Auditor perlu memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan sesuai kewenangannya, menghindari konflik kepentingan, dan menyampaikan hasil pemeriksaan secara jujur. Pimpinan dan pelaksana program perlu mendukung proses tersebut dengan menyediakan bukti serta menindaklanjuti rekomendasi. Tanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian tetap melekat pada pimpinan serta pelaksana kegiatan. SAI memberikan penilaian dan rekomendasi, sementara perbaikan harus dikerjakan oleh unit yang bertanggung jawab. Audit internal juga mendukung kesiapan menghadapi audit eksternal tanpa menggantikan fungsi pemeriksaan tersebut. Bagi BAZNAS Provinsi NTB, penguatan SAI merupakan bagian dari upaya menjaga amanah masyarakat dan hak mustahik. Semakin baik pengawasan dan tindak lanjutnya, semakin kuat dasar kepercayaan terhadap lembaga. Melalui SAI yang profesional, objektif, dan didukung seluruh jajaran, prinsip Aman Syariat, Aman Regulasi, dan Aman NKRI dapat semakin nyata dalam pelaksanaan program kerja.
ARTIKEL13/10/2026 | Humas BAZNAS NTB
BAZNAS NTB dan Desa Berdaya: Menyentuh Jantung Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
BAZNAS NTB dan Desa Berdaya: Menyentuh Jantung Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Kemiskinan ekstrem hadir dalam kehidupan keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan makan, menempati rumah yang tidak layak, menghadapi hambatan berobat, atau tidak memiliki sumber penghasilan yang pasti. Karena itu, pengentasannya harus menjangkau keluarga secara langsung, memahami persoalan yang mereka hadapi, dan menghadirkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks inilah kehadiran BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi penting bagi Program Desa Berdaya yang diusung Gubernur NTB. Pemerintah Provinsi NTB menempatkan Desa Berdaya sebagai gerakan bersama untuk mengurangi kemiskinan melalui pembangunan dari desa dan pendekatan berbasis data. Arah tersebut membuka ruang bagi BAZNAS untuk memperkuat sinergi, terutama dalam menjangkau keluarga miskin ekstrem yang membutuhkan penanganan secara spesifik. Kekuatan sinergi itu terletak pada kemampuan menghubungkan program pembangunan desa dengan keadaan nyata setiap keluarga. Desa dapat memiliki potensi pertanian, peternakan, perikanan, atau pariwisata. Namun, keluarga paling miskin belum tentu mampu memanfaatkan potensi tersebut. Mereka mungkin tidak memiliki modal, alat kerja, keterampilan, atau kondisi kesehatan yang memungkinkan untuk mulai berusaha. Di titik inilah BAZNAS dapat mengambil peran yang menentukan. BNBA sebagai dasar penanganan keluarga Pendekatan By Name By Address atau BNBA, yakni berdasarkan nama dan alamat, memberikan dasar untuk mengenali keluarga sasaran secara jelas. Dengan pendekatan ini, pertanyaan pengentasan kemiskinan menjadi lebih konkret: siapa yang perlu dibantu, di mana mereka tinggal, apa penyebab kesulitannya, dan dukungan apa yang paling mendesak? Akan tetapi, nama dan alamat harus dilengkapi dengan verifikasi lapangan. Setiap keluarga memiliki keadaan yang berbeda. Keluarga dengan anggota usia produktif yang mampu bekerja memerlukan dukungan berbeda dari keluarga lansia, penyandang disabilitas, atau keluarga yang menanggung anggota dengan penyakit berkepanjangan. Bantuan perlu mengikuti hasil penilaian tersebut. BNBA perlu menjadi pintu masuk bagi penyusunan rencana pendampingan keluarga. Data harus diperbarui, diselaraskan bersama pemerintah desa dan pendamping program, serta digunakan secara bertanggung jawab. Ketepatan sasaran juga perlu disertai penilaian kelayakan sebagai mustahik agar pendayagunaan zakat tetap sesuai dengan peruntukannya. Dengan cara itu, BAZNAS dapat hadir lebih dekat dengan persoalan yang hendak diselesaikan. Bantuan memiliki penerima yang jelas, kebutuhan yang teridentifikasi, dan tujuan perubahan yang dapat dipantau. Menghubungkan perlindungan dengan pemberdayaan Keluarga miskin ekstrem membutuhkan jalan keluar yang bertahap. Ketika kebutuhan pangan belum terpenuhi atau tempat tinggal membahayakan kesehatan, keluarga memerlukan perlindungan terlebih dahulu. Pemenuhan kebutuhan dasar memberikan ruang bagi mereka untuk memikirkan langkah berikutnya. Peran nyata BAZNAS dalam Desa Berdaya telah terlihat melalui kolaborasi BAZNAS Provinsi NTB dan BAZNAS Kota Bima dalam bantuan Rumah Layak Huni di Kelurahan Ntobo. Publikasi resmi BAZNAS Kota Bima menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari Program Desa Berdaya, dengan penerima yang melalui proses verifikasi. Kehadiran ini menunjukkan bahwa sinergi dapat diwujudkan sampai pada kebutuhan keluarga. Langkah berikutnya perlu diarahkan pada pemberdayaan sesuai kemampuan penerima. Bagi keluarga yang memiliki potensi usaha, dukungan dapat berupa alat kerja, modal usaha yang sesuai kebutuhan, pelatihan praktis, serta pendampingan pemasaran. Usaha yang dikembangkan sebaiknya bertumpu pada keterampilan keluarga dan peluang ekonomi di desanya. Pemberian modal perlu disertai pendampingan. Penerima membutuhkan bantuan untuk menghitung biaya, memisahkan uang usaha dari kebutuhan rumah tangga, menjaga kualitas produk, dan menemukan pembeli. Tanpa pendampingan, bantuan produktif berisiko habis sebelum mampu menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Sementara itu, keluarga yang belum atau tidak mampu bekerja tetap membutuhkan perlindungan yang memadai. Keberhasilan pemberdayaan harus dinilai secara adil, sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing keluarga. Sinergi yang bekerja sampai ke rumah warga Dalam wilayah sasaran Desa Berdaya, BAZNAS Provinsi NTB perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, BAZNAS kabupaten dan kota, pemerintah desa, serta pendamping. Sinergi tersebut harus menghasilkan pembagian peran yang jelas untuk setiap keluarga sasaran. Melalui pemetaan kebutuhan bersama, pemerintah dapat menghubungkan keluarga dengan layanan dasar dan program yang tersedia, sementara BAZNAS memperkuat dukungan bagi mustahik sesuai kewenangan dan kemampuan dananya. Pendamping membantu memastikan dukungan itu diterima, digunakan, dan dievaluasi. Dengan demikian, bantuan saling melengkapi dan keluarga yang membutuhkan tidak terlewatkan. Ukuran keberhasilannya perlu bergerak dari jumlah bantuan menuju perubahan kehidupan. Apakah kebutuhan pangan keluarga lebih terjamin? Apakah tempat tinggalnya lebih layak? Apakah anak tetap bersekolah? Apakah anggota keluarga memperoleh akses layanan kesehatan? Apakah usaha mulai menghasilkan pendapatan yang lebih stabil? Perubahan tersebut perlu dicatat sejak kondisi awal dan dipantau secara berkala. Bantuan yang telah disalurkan belum otomatis membuktikan keluarga keluar dari kemiskinan ekstrem. Penilaian hasil harus didasarkan pada perubahan yang terukur dan kriteria yang berlaku. Di sinilah makna kehadiran BAZNAS yang “menusuk ke jantung pengentasan kemiskinan”: menjangkau keluarga yang mengalami kemiskinan secara langsung, memahami akar persoalannya, dan mendampingi proses perbaikannya. BNBA memberi arah, verifikasi memastikan ketepatan, sinergi memperkuat penanganan, dan pendampingan menjaga keberlanjutan. Desa Berdaya akan semakin bermakna ketika keluarga paling rentan ikut merasakan manfaat pembangunan. Kehadiran BAZNAS Provinsi NTB perlu terus diperkuat agar zakat, infak, dan sedekah menjadi kekuatan yang membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar, membangun penghidupan, dan menjalani kehidupan yang lebih bermartabat.
ARTIKEL12/10/2026 | Humas BAZNAS NTB
Mengapa Ahli Kubur Ingin Kembali ke Dunia Hanya untuk Bersedekah?
Mengapa Ahli Kubur Ingin Kembali ke Dunia Hanya untuk Bersedekah?
Mengapa Ahli Kubur Ingin Kembali ke Dunia Hanya untuk Bersedekah? Pernahkah kita membayangkan, jika seandainya orang-orang yang telah meninggal dunia diberikan satu kali kesempatan oleh Allah SWT untuk kembali hidup di dunia, apa yang paling ingin mereka lakukan? Apakah mereka akan menemui keluarga, menghabiskan harta yang tersisa, atau membangun rumah yang lebih megah? Ternyata tidak. Al-Qur'an secara gamblang mengungkap jeritan hati para ahli kubur. Jika diizinkan kembali ke dunia, meskipun hanya sesaat, pilihan utama mereka bukanlah melaksanakan salat, berpuasa, atau pergi haji, melainkan bersedekah. Jeritan Hati Ahli Kubur dalam Al-Qur'an Keinginan yang mendalam ini diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surah Al-Munafiqun ayat 10: “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: 'Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?'” (QS. Al-Munafiqun: 10). Ayat ini menjadi tamparan keras sekaligus pengingat bagi kita yang masih bernapas. Kematian adalah sesuatu yang pasti, dan penyesalan setelahnya adalah hal yang sia-sia. Mengapa Harus Sedekah? Seorang ulama besar, Imam Al-Qurthubi, pernah menjelaskan rahasia di balik ayat ini. Beliau bersabda: "Mengapa orang yang telah mati memilih sedekah dan tidak memilih amalan lain? Karena dia telah melihat dahsyatnya pahala dan keuntungan sedekah setelah kematiannya." Ketika ruh terpisah dari jasad dan memasuki alam barzakh, tirai gaib terbuka. Di sanalah manusia melihat realitas yang sebenarnya. Ada beberapa alasan kuat mengapa sedekah menjadi amalan yang paling dirindukan ahli kubur: 1. Sedekah adalah Pemadam Panas Alam Kubur Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang shahih: “Sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan memadamkan panasnya kubur bagi pelakunya. Dan sesungguhnya seorang mukmin hanyalah akan bernaung di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat.” (HR. At-Thabrani, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah). 2. Investasi yang Pahalanya Terus Mengalir Sedekah, terutama sedekah jariyah, adalah aset yang tidak akan tergerus oleh kematian. Ketika semua amalan terputus, aliran pahala sedekah tetap mengalir deras menerangi kubur pengamalnya. 3. Bukti Keimanan yang Nyata (As-Shadaqah Burhan) Nabi SAW menegaskan bahwa “Sedekah itu adalah bukti” (HR. Muslim). Sedekah membuktikan bahwa seorang hamba lebih mencintai Allah daripada harta bendanya. Renungan untuk Kita yang Masih Hidup Sahabat beriman, penyesalan yang dialami oleh orang-orang terdahulu seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita hari ini. Kita tidak perlu menunggu ajal menjemput untuk menyadari betapa berharganya selembar uang yang kita infakkan di jalan Allah. Saat ini, kita masih memiliki kesempatan yang tidak dimiliki oleh mereka yang berada di dalam kubur. Kita masih memiliki harta, kesehatan, dan waktu. Melalui BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami terus menyaksikan bagaimana dana zakat, infak, dan sedekah yang Anda tunaikan mampu mengubah air mata kemiskinan menjadi senyuman kemandirian bagi para mustahik (penerima manfaat). Sedekah Anda hari ini bukan hanya menolong hidup orang lain di dunia, tetapi hakikatnya sedang membangun rumah dan keteduhan bagi diri Anda sendiri di akhirat kelak. Jangan tunggu besok, karena kita tidak pernah tahu apakah esok hari kita masih menjadi orang yang bersedekah, atau justru menjadi orang yang memohon untuk kembali ke dunia demi bisa bersedekah. Mari bersedekah sekarang, sebelum terlambat.
ARTIKEL15/07/2026 | Humas Baznas NTB
Mengubah Tangan di Bawah Menjadi Tangan di Atas: Ikhtiar BAZNAS NTB Mentransformasi Mustahiq Menjadi Mutashaddiq
Mengubah Tangan di Bawah Menjadi Tangan di Atas: Ikhtiar BAZNAS NTB Mentransformasi Mustahiq Menjadi Mutashaddiq
Zakat dalam dimensi syariat Islam tidak sekadar diposisikan sebagai instrumen ritual pembersih harta semata, melainkan memiliki fungsi strategis sebagai penggerak roda ekonomi keumatan. Ruh utama dari pengelolaan zakat yang amanah dan profesional adalah bagaimana dana yang dihimpun dari para muzakki (pemberi zakat) dapat berdaya guna secara jangka panjang bagi para mustahiq (penerima zakat). BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memandang bahwa penanggulangan kemiskinan tidak akan pernah tuntas jika hanya mengandalkan pola pendistribusian konsumtif. Kita harus berani melangkah lebih jauh: melakukan transformasi fundamental untuk mengubah status mustahiq menjadi mutashaddiq (orang yang gemar bersedekah) atau bahkan menjadi muzakki baru. Filosofi pemberdayaan ini sejalan dengan kaidah fikih zakat yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi. Pemberian bantuan modal keterampilan jauh lebih mulia dan berdampak masif ketimbang sekadar memberikan bantuan instan yang habis dalam sehari. Melalui program pendayagunaan yang terukur, BAZNAS NTB berkomitmen melahirkan potret-potret wirausahawan baru dari kalangan yang sebelumnya ketergantungan menjadi mandiri dan berdaya secara finansial. Enam Pilar Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Kompetensi Sebagai manifestasi nyata dari visi tersebut, dalam waktu dekat ini BAZNAS Provinsi NTB akan menggelar rangkaian pelatihan kewirausahaan intensif yang dirancang khusus berdasarkan kebutuhan pasar riil di lapangan. Kami tidak ingin menyelenggarakan pelatihan yang bersifat formalitas semata. Oleh karena itu, kami memetakan enam sektor keterampilan strategis yang memiliki serapan ekonomi tinggi dan peluang usaha mandiri yang terbuka lebar: 1. Pelatihan Teknik Las (Welding): Membekali peserta dengan keterampilan pengelasan logam untuk memenuhi tingginya kebutuhan jasa bengkel las konstruksi ringan di NTB. 2. Pelatihan Tukang Bangunan Modern: Meningkatkan standardisasi keahlian tukang bangunan lokal agar mampu bersaing secara profesional di tengah masifnya proyek infrastruktur. 3. Pelatihan Servis AC (Air Conditioner): Menjawab melonjaknya kebutuhan perawatan dan perbaikan AC baik di sektor perkantoran, perhotelan, maupun rumah tangga. 4. Pelatihan Juleha (Juru Sembelih Halal): Langkah strategis mendukung ekosistem industri halal di NTB sekaligus mencetak tenaga sembelih bersertifikasi resmi. 5. Pelatihan Pembuatan Roti dan Kuliner Strategis: Sektor ini tidak sekadar melatih keterampilan membuat adonan, melainkan diarahkan langsung pada kemitraan rantai pasok. BAZNAS NTB menargetkan hilirisasi konkret pasca-pelatihan, di mana para alumni akan langsung dikerjasamakan dengan SPPG untuk memenuhi kebutuhan pengadaan produk roti secara berkelanjutan. Langkah ini memastikan bahwa produk buatan mustahiq memiliki pasar yang pasti (offtaker) sejak hari pertama mereka lulus. 6. Pelatihan Menjahit dan Tata Busana: Membuka peluang usaha konfeksi mandiri, permak pakaian, hingga produksi busana Muslim lokal. Pendekatan Komprehensif: Intervensi Alat dan Pendampingan Berkelanjutan Satu hal yang membedakan program BAZNAS NTB dengan pelatihan konvensional lainnya adalah penerapan formula intervensi hulu-hilir. Banyak program pelatihan di luar sana yang gagal karena setelah selesai, para peserta kebingungan karena tidak memiliki modal untuk membeli alat usaha. BAZNAS NTB memutus rantai kegagalan tersebut dengan memberikan paket stimulan berupa alat kerja/produksi lengkap sesuai bidang pelatihan masing-masing langsung kepada para peserta pasca-pelatihan. Keahlian tanpa alat laksana prajurit yang maju ke medan perang tanpa senjata. Maka dari itu, penyerahan alat kerja adalah harga mati. Selain modal alat, BAZNAS NTB juga menerjunkan tim pendamping secara berkala. Pendampingan ini mencakup dua aspek utama: pertama, manajemen usaha (tata kelola keuangan sederhana, promosi, dan pengembangan pasar); kedua, pendampingan spiritual (pembinaan mental spiritual dan motivasi ibadah). Kita ingin membentuk karakter wirausahawan yang jujur, amanah, dan memiliki etos kerja Islami yang kuat. Menuju Kemandirian Ekonomi Keumatan Melalui integrasi antara pelatihan kompetensi, bantuan fasilitas alat, dan pendampingan yang konsisten, kita optimis bahwa output dari program ini adalah lahirnya kemandirian ekonomi. Ketika usaha mereka mulai berjalan dan menghasilkan laba, perlahan namun pasti tingkat kesejahteraan mereka akan meningkat. Pada titik inilah proses transformasi itu terjadi: mereka yang tadinya berstatus sebagai penerima zakat (mustahiq), mulai naik kelas menjadi orang yang gemar bersedekah (mutashaddiq), dan insya Allah dalam beberapa tahun ke depan menjelma menjadi pembayar zakat (muzakki). Ikhtiar mulia ini tentu membutuhkan sinergi dan doa restu dari seluruh lapisan masyarakat NTB, khususnya para muzakki yang telah memercayakan zakat, infak, dan sedekahnya melalui BAZNAS. Setiap rupiah yang Anda tunaikan, kini bertransformasi menjadi mesin penggerak ekonomi, menjadi las yang menyambung harapan, menjadi jahitan yang merajut masa depan, dan menjadi doa-doa tulus yang mengetuk pintu langit demi NTB yang makmur mendunia dan barokah.
ARTIKEL15/07/2026 | Humas Baznas NTB
Mengubah Mustahiq Menjadi Mutashaddiq: Menakar Urgensi dan Manfaat Program ZKUP BAZNAS NTB
Mengubah Mustahiq Menjadi Mutashaddiq: Menakar Urgensi dan Manfaat Program ZKUP BAZNAS NTB
Penanggulangan kemiskinan tidak bisa lagi bertumpu pada pola karitatif (bantuan habis pakai). Jika kita hanya memberikan bantuan untuk sekadar memenuhi isi perut hari ini, maka esok hari saudara-saudara kita akan kembali menghadapi persoalan yang sama. Menyadari hal tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merumuskan sebuah formula pemberdayaan yang lebih berkelanjutan melalui program ZKUP (Zakat untuk Kelompok Usaha Produktif). Sebagai lembaga yang mengelola dana umat, BAZNAS NTB memikul tanggung jawab besar agar dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Program ZKUP hadir bukan sekadar sebagai program bagi-bagi bantuan, melainkan sebuah gerakan sistematis untuk melakukan transformasi fundamental: mengubah Mustahiq (penerima zakat) menjadi Mutashaddiq (pemberi sedekah/zakat). Tiga Pilar Utama Program ZKUP Program ZKUP dirancang secara komprehensif dari hulu ke hilir. Kami di BAZNAS NTB meyakini bahwa modal finansial saja tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan sebuah usaha mikro. Oleh karena itu, ZKUP mengintegrasikan tiga instrumen penting bagi para penerima manfaat: 1. Bantuan Sarana Usaha (Gerobak Dagang): Kami memberikan identitas dan fasilitas kelayakan usaha berupa gerobak dagang yang representatif, bersih, dan menarik. Ini penting untuk meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dan daya tarik bagi konsumen. 2. Injeksi Modal Usaha: Bantuan modal kerja diberikan sebagai stimulan agar roda perputaran usaha dapat berjalan optimal tanpa terjebak jeratan rentenir atau pinjaman online ilegal yang mencekik. 3. Pendampingan Berkelanjutan: Ini adalah ruh dari program ZKUP. Penerima manfaat tidak ditinggalkan begitu saja. BAZNAS NTB menerjunkan tim pendamping untuk memberikan edukasi manajemen keuangan sederhana, motivasi usaha, hingga penguatan spiritual. Manfaat Strategis Program ZKUP bagi Masyarakat NTB Melalui implementasi yang terukur, Program ZKUP membawa dampak domino yang sangat positif bagi peta perekonomian dan sosial di Nusa Tenggara Barat: 1. Memutus Rantai Kemiskinan Secara Mandiri Dengan memberikan "kail" dan bukan "ikan", program ini mendidik masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Pendapatan yang stabil dari usaha produktif ini perlahan namun pasti mengangkat derajat ekonomi keluarga penerima manfaat, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. 2. Mempercepat Transformasi Mustahiq Menjadi Mutashaddiq Inilah indikator keberhasilan tertinggi dari pengelolaan zakat modern. Ketika usaha kelompok produktif ini berkembang, mereka tidak lagi bergantung pada bantuan. Di sinilah mentalitas mereka bertransformasi; dari yang terbiasa menerima (tangan di bawah) menjadi terbiasa memberi dan bersedekah (tangan di atas). 3. Menggerakkan Ekonomi Akar Rumput (Grassroots) Kelompok usaha produktif yang tersebar di berbagai wilayah NTB menjadi urat nadi baru perekonomian lokal. Perputaran uang terjadi secara langsung di tingkat masyarakat bawah, yang pada gilirannya ikut mendukung program intervensi kemiskinan ekstrem yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi NTB. 4. Akuntabilitas Dana Zakat yang Berdampak Nyata Bagi para muzakki (pemberi zakat) yang menitipkan dananya ke BAZNAS NTB, program ZKUP adalah bukti nyata bahwa zakat mereka disalurkan secara produktif. Efek manfaatnya terus mengalir (multiefek) karena mampu mengubah taraf hidup seseorang secara permanen, bukan sesaat Sinergi Menuju NTB Emas Pemberdayaan masyarakat melalui ZKUP adalah ikhtiar panjang yang membutuhkan konsistensi. BAZNAS Provinsi NTB berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program ini agar lebih banyak kelompok masyarakat yang tersentuh dan terberdayakan. Kami meyakini, dengan zakat yang dikelola secara produktif, didukung dengan pendampingan yang amanah, kemiskinan di bumi Gora ini dapat kita entaskan bersama. Mari terus kuatkan sinergi, bersihkan harta dengan berzakat, dan bersama-sama kita saksikan lahirnya para mutashaddiq baru yang siap membangun perekonomian NTB yang mulia dan sejahtera.
ARTIKEL06/07/2026 | Humas Baznas NTB
Mengapa Muzaki Harus Berzakat Lewat Lembaga Resmi? Mengubah Rp100 Ribu Menjadi Kekuatan Pemberdayaan
Mengapa Muzaki Harus Berzakat Lewat Lembaga Resmi? Mengubah Rp100 Ribu Menjadi Kekuatan Pemberdayaan
Zakat bukan sekadar kewajiban ritual untuk membersihkan harta, melainkan instrumen strategis dalam Islam untuk mengentaskan kemiskinan dan menegakkan keadilan sosial. Namun, potensi besar ini sering kali belum tergali optimal karena masih banyak muzaki (pembayar zakat) yang memilih membagikan zakatnya secara langsung kepada mustahik (penerima zakat) di lingkungan sekitar. Secara fikih, menyalurkan zakat secara langsung memang sah. Namun, jika ditinjau dari kemaslahatan umat (maslahah ammah) dan efektivitas dampak, menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat yang terpercaya dan diakui negara jauh lebih utama. Lembaga amil zakat resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) beroperasi di bawah payung hukum yang kuat, salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui lembaga resmi, pengelolaan zakat dipastikan memenuhi prinsip "3A", yaitu: · Aman Syar'i: Penyaluran sesuai dengan delapan asnaf (golongan) yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. · Aman Regulasi: Pengelolaan keuangan patuh terhadap hukum perundang-undangan negara. · Aman NKRI: Dana zakat dipastikan tidak disalahgunakan untuk aktivitas yang mengancam stabilitas bangsa. Lembaga resmi juga diaudit secara berkala oleh auditor independen dan Kementerian Agama, sehingga transparansinya terjaga. Sering kali seorang muzaki merasa ragu karena nominal zakat yang dikeluarkannya relatif kecil, misalnya Rp100.000. Jika uang Rp100.000 tersebut diberikan langsung kepada seorang miskin, uang itu kemungkinan besar habis dalam satu atau dua hari untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dasar (seperti membeli beras atau lauk pauk). Dampaknya sangat pendek dan tidak mengubah kondisi ekonomi si penerima. Di sinilah letak keunggulan lembaga amil zakat. Lembaga berfungsi sebagai wadah agregasi (pengumpul). Mari kita hitung secara matematis: Jika Rp100.000 tersebut dikalikan dengan 10.000 muzaki yang mengamanahkan zakatnya ke lembaga, maka akan terkumpul dana sebesar: Rp100.000 x 10.000 = Rp1.000.000.000 (1 Miliar Rupiah) Dana kolektif sebesar 1 miliar rupiah inilah yang memicu efek multiplikasi (multiplier effect). Uang yang tadinya hanya cukup untuk membeli beberapa kilogram beras, kini berubah menjadi modal besar yang mampu membiayai program-program strategis berskala makro. Melalui dana kolektif yang besar, lembaga amil zakat dapat merancang program penanggulangan kemiskinan yang terukur dan berkelanjutan. Zakat tidak lagi sekadar menjadi "bantuan sosial" yang habis seketika, melainkan bertransformasi menjadi zakat produktif. Beberapa program pemberdayaan yang lahir dari dana kolektif ini antara lain: · Zakat Community Development (ZCD): Mengubah satu desa tertinggal menjadi desa mandiri melalui pembinaan komoditas lokal. · Modal Usaha Mikro: Memberikan bantuan alat produksi dan modal bergulir tanpa bunga bagi pelaku UMKM. · Beasiswa Pendidikan: Membiayai anak-anak dari keluarga tidak mampu hingga lulus sarjana demi memutus rantai kemiskinan struktural. · Pelatihan Kerja: Menyediakan kursus keterampilan praktis agar mustahik siap terserap di dunia kerja atau membuka usaha sendiri. Dengan pendekatan ini, lembaga amil zakat memegang target jangka panjang yang mulia: mengubah mustahik (penerima zakat) menjadi muzaki (pembayar zakat) di masa depan. Menyalurkan zakat secara mandiri memang memberikan kepuasan emosional sesaat karena kita melihat langsung senyum penerimanya. Namun, untuk menciptakan perubahan sosial yang masif dan sistemik, kita harus melangkah lebih jauh. Rp100.000 yang Anda salurkan ke lembaga resmi akan melebur bersama jutaan kebaikan muzaki lainnya, menciptakan gelombang pemberdayaan yang mampu mengangkat martabat umat. Salurkan zakat Anda melalui lembaga resmi yang diakui negara demi zakat yang lebih berdampak dan akuntabel.
ARTIKEL29/06/2026 | Humas Baznas NTB
Mahyani: Menenun Martabat di Atas Fondasi Desa Berdaya
Mahyani: Menenun Martabat di Atas Fondasi Desa Berdaya
Rumah adalah episentrum dari seluruh hajat hidup manusia. Di balik dinding-dindingnya, karakter generasi penerus dibentuk, kesehatan dijaga, dan ibadah kekeluargaan ditegakkan. Namun, bagi sebagian saudara kita di Nusa Tenggara Barat (NTB), memiliki rumah yang aman dan kokoh masih berupa mimpi yang menggantung di awan. Bergerak dari realitas ini, BAZNAS Provinsi NTB berkomitmen penuh untuk mengalirkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara tepat sasaran melalui program Mahyani (Rumah Layak Huni). Program ini bukan sekadar proyek bedah rumah seremonial, melainkan sebuah ikhtiar mendalam untuk mengembalikan martabat kemanusiaan yang terhimpit kemiskinan ekstrem. Menyisir yang Terlupakan: Verifikasi Mendalam Berbasis Keberlanjutan Seringkali, bantuan sosial terjebak pada permukaan saja. Di BAZNAS NTB, kami menerapkan standar verifikasi yang berlapis dan mendalam (deep verification). Kami menyadari bahwa amanah dana ummat ini harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, target utama Mahyani dikunci pada kluster masyarakat yang berada di Desil Satu—kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah dalam data kemiskinan. Namun, angka desil saja tidak cukup. Tim verifikator kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan aspek sosial-ekonomi yang lebih spesifik: 1. Ketiadaan Penopang Keluarga Kami memprioritaskan mustahik (penerima zakat) yang hidup sebatang kara, lansia terlantar, atau kepala keluarga yang mengalami disabilitas total. 2. Zero Family Support System Bantuan ini diarahkan kepada mereka yang secara nyata tidak memiliki sistem pendukung dari keluarga besarnya. Jika keluarga intinya pun berada dalam jerat kemiskinan yang sama dan mustahil untuk saling menopang, di situlah BAZNAS NTB hadir sebagai jembatan kemaslahatan. "Kami tidak ingin sekadar membangun fisik rumah, lalu membiarkan penghuninya kelaparan di dalam. Verifikasi ini memastikan bahwa yang kami bantu adalah mereka yang benar-benar berada di titik nadir pertahanan ekonominya." Bersinergi Membangun "Desa Berdaya" Program Mahyani tidak berjalan di dalam ruang hampa. Kami mengintegrasikan gerakan ini dengan visi besar Pemerintah Provinsi NTB. Secara khusus, Mahyani dirancang untuk menjadi pilar utama dalam menyukseskan program Desa Berdaya yang digagas oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. Gagasan Desa Berdaya menuntut kemandirian desa dari segala lini—mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga tatanan sosial. BAZNAS NTB melihat bahwa kemandirian sebuah desa mustahil terwujud jika satuan terkecilnya, yaitu keluarga, masih tinggal di hunian yang tidak manusiawi dan rentan ambruk. Ketika program Mahyani masuk ke sebuah desa, kita sedang meletakkan batu pertama bagi pembangunan sektor lainnya: Kesehatan Lingkungan Rumah layak huni dengan sanitasi yang baik otomatis menurunkan angka stunting dan penyakit menular di desa tersebut. Ketahanan Ekonomi Dengan hilangnya kecemasan akan tempat tinggal, kepala keluarga dapat mengalihkan fokus dan energi mereka untuk bekerja dan berdaya secara ekonomi. Melalui sinergi antara BAZNAS NTB dan cetak biru Desa Berdaya dari Gubernur Lalu Muhammad Iqbal, kita sedang menyaksikan bagaimana zakat berfungsi sebagai instrumen transformatif yang mempercepat pengentasan kemiskinan di tingkat tapak (pedesaan). Gotong Royong Mewujudkan Keadilan Sosial Menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni di NTB adalah kerja peradaban yang besar. BAZNAS NTB akan terus konsisten menjaga akurasi data penerima bantuan agar setiap rupiah yang disalurkan benar-benar mengubah air mata kemiskinan menjadi senyum kemandirian. Terima kasih kepada para muzakki yang telah mempercayakan zakatnya melalui BAZNAS NTB. Melalui ikhtiar kolektif program Mahyani dan semangat Desa Berdaya, mari kita bersama-sama memastikan tidak ada lagi masyarakat NTB yang harus terlapuk oleh cuaca di dalam rumahnya sendiri. Bersama Ummat, BAZNAS NTB Menyejahterakan.
ARTIKEL29/06/2026 | Humas Baznas NTB
Khatib di Masjid Baiturrahman Gegutu, Ketua BAZNAS NTB Ajak Jemaah Perkuat Solidaritas Sosial Lewat Zakat
Khatib di Masjid Baiturrahman Gegutu, Ketua BAZNAS NTB Ajak Jemaah Perkuat Solidaritas Sosial Lewat Zakat
LOMBOK BARAT — Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhammad Iqbal, M.A., bertindak sebagai khatib dalam ibadah salat Jumat di Masjid Baiturrahman, Dusun Gegutu, Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, pada Jumat (26/6/2026). Kehadiran orang nomor satu di BAZNAS NTB ini di tengah jemaah Gegutu menjadi momentum penting untuk merekatkan tali silaturahmi, sekaligus menyampaikan pesan-pesan spiritual tentang pentingnya menjaga kebersihan hati di tengah dinamika kehidupan sosial. Dalam khotbahnya, Dr. Lalu Muhammad Iqbal mengangkat tema yang sangat menyentuh aspek moralitas dan tauhid umat, yakni pentingnya menumbuhkan sikap husnuzan (berprasangka baik) kepada sesama dan kepada Allah SWT. Beliau menekankan bahwa husnuzan bukan sekadar sikap mental positif, melainkan fondasi utama dalam membangun hubungan sosial yang harmonis serta menentukan arah kehidupan seorang mukmin. Beliau mengingatkan jemaah bahwa prasangka seorang hamba kepada penciptanya adalah cerminan dari takdir yang akan ia jemput. Energi positif dari prasangka baik akan melahirkan optimisme yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. "Apa yang kita sangkakan ke Allah, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita ke depan. Jadi, sangka baik itulah yang akan mewujud dan terjadi ke depan," ujar Dr. Lalu Muhammad Iqbal dengan khidmat di atas mimbar. "Jika kita terus memelihara prasangka baik kepada Allah dan sesama manusia, maka kebaikan, kemudahan, dan kedamaian pulalah yang akan dihantarkan dalam perjalanan hidup kita." Lebih lanjut, beliau memaparkan bahwa Islam sangat melarang umatnya terjebak dalam penyakit suuzan (prasangka buruk). Sifat tersebut dinilai sebagai pangkal dari keretakan hubungan persaudaraan, fitnah, dan perpecahan di tengah masyarakat. Sebaliknya, dengan selalu mengedepankan husnuzan, umat diajak untuk membersihkan hati dan membuka ruang tabayun (klarifikasi) yang sehat atas setiap persoalan. Usai pelaksanaan ibadah salat Jumat, Ketua BAZNAS NTB memanfaatkan waktu untuk berdialog santai dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus Masjid Baiturrahman Gegutu. Ruang diskusi ini menjadi sarana hangat untuk menyerap aspirasi warga serta memperkuat sinergi program kemanusiaan di tingkat tapak. Kegiatan safari Jumat ini juga berjalan beriringan dengan rangkaian agenda BAZNAS NTB di Desa Kekeri, sebagai wujud nyata bahwa pimpinan BAZNAS tidak hanya hadir memberikan intervensi materi atau bantuan fisik, tetapi juga hadir memberikan penguatan spiritual dan moral bagi masyarakat.
ARTIKEL26/06/2026 | Humas Baznas NTB
10 Amalan memasuki bulan Ramadhan
10 Amalan memasuki bulan Ramadhan
Ramadhan adalah bulan mulia yang dinanti umat Islam. Namun, tanpa persiapan sebelum Ramadhan, banyak orang justru melewatinya tanpa peningkatan iman yang berarti. Rasulullah ? bersabda: “Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah…” (HR. Ahmad). Agar tidak termasuk orang yang merugi di bulan suci, berikut 10 hal yang harus disiapkan sebelum Ramadhan agar tidak menyesal, lengkap dengan dalil dan penjelasan. 1. Meluruskan Niat dan Taubat Sebelum Ramadhan Persiapan sebelum Ramadhan dimulai dari hati. Allah berfirman dalam QS. At-Tahrim: 8 agar orang beriman bertaubat dengan taubat nasuha. Taubat membersihkan dosa sehingga ibadah Ramadhan lebih khusyuk dan diterima. 2. Melunasi Hutang Puasa Tahun Lalu Jika masih memiliki hutang puasa, segera qadha sebelum Ramadhan tiba. Dalam hadits riwayat Aisyah disebutkan bahwa beliau mengqadha puasa sebelum datang Ramadhan berikutnya (HR. Bukhari dan Muslim). 3. Memperbanyak Doa Menyambut Ramadhan Salah satu doa sahabat adalah memohon agar dipertemukan dengan Ramadhan. Ulama menyebut, doa sebelum Ramadhan menunjukkan kesiapan hati menyambut bulan mulia. 4. Belajar Ilmu Fikih Puasa Persiapan sebelum Ramadhan juga berarti memahami hukum puasa. Pelajari hal-hal yang membatalkan puasa, fidyah, hingga kafarat. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 185 tentang kewajiban puasa Ramadhan.Anda bisa membaca referensi resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai rujukan terpercaya. 5. Menyusun Target Ibadah Ramadhan Khatam Al-Qur’an Qiyamul lail rutin Sedekah harian Mengikuti kajian Dengan target jelas, Ramadhan tidak terlewati sia-sia. 6. Membiasakan Puasa Sunnah Dalam hadits riwayat Usamah bin Zaid, Nabi ? banyak berpuasa di bulan Sya’ban sebagai latihan sebelum Ramadhan (HR. An-Nasa’i). Ini bagian penting dari persiapan sebelum Ramadhan agar fisik dan mental siap. 7. Menata Jadwal dan Aktivitas Harian Kurangi aktivitas yang tidak produktif. Sisihkan waktu untuk tilawah dan ibadah. Ramadhan hanya datang setahun sekali—jangan sampai habis untuk hal yang tidak bernilai akhirat. 8. Menyiapkan Harta untuk Sedekah dan Zakat Rasulullah ? adalah orang paling dermawan, dan semakin dermawan saat Ramadhan (HR. Bukhari).Persiapan sebelum Ramadhan juga mencakup kesiapan finansial untuk:Zakat fitrahInfaqSedekah Sedekah di bulan Ramadhan dilipatgandakan pahalanya. 9. Meminta Maaf dan Memperbaiki Hubungan Ramadhan adalah bulan ampunan. Rasulullah ? bersabda bahwa pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup saat Ramadhan (HR. Muslim). Maka bersihkan hati dari dendam dan konflik agar ibadah lebih ringan. 10. Mempersiapkan Mental dan Kesehatan Puasa membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Atur pola makan, kurangi konsumsi berlebihan, serta biasakan bangun lebih awal. Persiapan sebelum Ramadhan secara fisik membantu menjaga konsistensi ibadah hingga akhir bulan. Dalil Keutamaan Ramadhan Dalam hadits riwayat Abu Hurairah, Rasulullah ? bersabda: “Barang siapa berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menjadi pengingat bahwa Ramadhan bukan sekadar rutinitas, tetapi momentum penghapusan dosa. Mengapa Persiapan Sebelum Ramadhan Itu Sangat Penting? Banyak orang bersemangat di awal Ramadhan, tetapi melemah di pertengahan, lalu kehilangan momentum di 10 hari terakhir. Padahal Rasulullah ? justru semakin bersungguh-sungguh di akhir Ramadhan (HR. Bukhari dan Muslim). Persiapan sebelum Ramadhan bukan hanya soal fisik, tetapi kesiapan iman. Tanpa persiapan sebelum Ramadhan, ibadah bisa terasa berat, tidak konsisten, bahkan berlalu tanpa perubahan berarti. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 183: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” Jangan Menyesal Setelah Ramadhan Berlalu Banyak orang menangis setelah Ramadhan berakhir karena merasa belum maksimal. Oleh karena itu, persiapan sebelum Ramadhan sangat penting agar bulan suci benar-benar menjadi momentum perubahan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hasyr: 18 agar setiap orang memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok (akhirat).
ARTIKEL17/02/2026 | Admin
Info Rekening Zakat

Info Rekening Zakat

Tunaikan zakat Anda melalui rekening resmi BAZNAS Prov. Nusa Tenggara Barat.

Lihat Daftar Rekening →