Hadir di Rakor TKPK NTB 2026, BAZNAS NTB Paparkan Peran Strategis Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah

MATARAM — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat sinergi strategis bersama Pemerintah Provinsi NTB dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan daerah. Hal ini diwujudkan melalui kehadiran Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi NTB Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, H. Zulkipli, SE., MM., yang mewakili Ketua BAZNAS Provinsi NTB sebagai narasumber dalam agenda Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026 di Hotel Astoria Mataram, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan strategis ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi NTB, serta jajaran pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kebijakan terkait di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam paparannya sebagai narasumber, H. Zulkipli, SE., MM. menegaskan bahwa pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang terintegrasi merupakan instrumen krusial dalam mendukung program pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. Melalui skema pendistribusian dan pendayagunaan yang tepat sasaran, BAZNAS NTB tidak hanya berfokus pada bantuan karitatif atau pemenuhan kebutuhan dasar sesaat, tetapi juga mendorong transformasi mustahik melalui program pemberdayaan ekonomi produktif, pendidikan, kesehatan, serta kemanusiaan.

"BAZNAS Provinsi NTB senantiasa berkomitmen menyelaraskan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan peta jalan penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah. Sinergi data dan kolaborasi lintas sektoral bersama TKPK dan BAPPEDA menjadi kunci utama agar intervensi bantuan tidak tumpang tindih serta mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat NTB," ujar H. Zulkipli.

Forum Rapat Koordinasi TKPK Provinsi NTB Tahun 2026 ini menjadi wadah evaluasi sekaligus penyelarasan kebijakan antarlembaga agar target penurunan angka kemiskinan di wilayah Nusa Tenggara Barat dapat tercapai secara terukur. Keterlibatan aktif BAZNAS NTB sebagai narasumber dalam forum ini menunjukkan pengakuan kuat dari Pemerintah Provinsi NTB terhadap kontribusi nyata pengelolaan zakat dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan pertumbuhan ekonomi umat di daerah.

Melalui kolaborasi yang semakin solid antara Pemprov NTB, BAPPEDA, dan BAZNAS NTB, diharapkan seluruh program pengentasan kemiskinan di tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, merata, dan menyentuh langsung kantong-kantong kemiskinan di seluruh kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat.